Connect with us

Pemprov Sulut

Posting Design “Christmas Festival” Blunder, Kadis Kominfo Beri Klarifikasi

Published

on

ADANYA posting design baliho kegiatan “Christmas Festival 2018” yang mencantumkan nama Ketua Panitia, Adriana Dondokambey dengan emebel-embel caleg DPR RI, mengundang berbagai sorotan. Pasalnya, dengan penggunaan caleg mengesankan adanya kampanye terselubung dalam kegiatan yang notabene dibiaya oleh APBD Sulut tersebut.

Design itu juga tertera logo Kominfo Sulut (Dinas Komunikasi dan Informatika Sulut) dan logo Pemerintahan Provinsi Sulut dengan jargon Sulut Hebat, disertai gambar Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou. Menanggapi design baliho yang ‘blunder’ tersebut, Kadis Kominfo Sulut Jetty Pulu memberi klarifikasi lewat whats up.

Pulu mengakui ada kesalahan teknis dalam design tersebut. “Dalam design tersebut ada kesalahan teknis redaksi waktu mendownload gambar Ibu Dra Adriana Dondokambey selaku ketua panitia pelaksana, dimana tercantum caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara dan tidak sempat kami edit saat diposting,” kata Pulu.

Seperti diketahui, design baliho yang diakui telah diposting tanpa diedit itu telah disebar di beberapa media sosial pada Pkl 08.10 Wita pagi pada Jumat 30 November 2018.

Pulu melanjutkan, ketika design itu sudah dipsoting, pihaknya menerima masukan agar sebaiknya penyebutan caleg DPR RI pada Dra Adriana Dondokambey dihilangkan. “Saat itu kami menyadari kesalahan dan tepat pada jam 09.54, kami perbaiki (design baliho, red) dan memposting kembali perbaikannya,” aku Pulu sembari menambahkan, terkait kesalahan yang disebutnya teknis ini, pihaknya sudah mengundang beberapa media untuk memberikan klarifikasi. (ts/sbr)

Pemprov Sulut

Gubernur Olly Bicara Soal Kendala Pemasaran Kelapa Sulut

Published

on

By

SELAIN mendorong kualitas kelapa di Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey dalam video conference membahas pengembangan kelapa di Sulut dengan Kepala Balai Penelitian Tanama Palma (Balit Palma) Kementerian Pertanian RI, Ismail Maskromo, Senin (22/06/2020), menyorot terkait persoalan pemasaran.

Gubernur Olly menegaskan, saat ini dia tengah berupaya meningkatkan pemasaran kelapa dengan mendorong jalur pemasaran internasional melaui Manado dan Bitung guna mengurangi biaya transportasi. Pasalnya saat ini diakuinya, produk kelapa masih harus ke Jawa dulu dan tidak bisa langsung.

“Masalah pemasaran, karena distribusi kita masih selalu harus ke Jawa (dulu). Tugas saya supaya jalur Bitung-Manado ini (go) Internasional dan bisa dibuka secara seluas luasnya, sehingga produk kelapa ini mendapatkan nilai tambah yang lebih. Sebab sampai saat ini memang nilai tambah buat para petani kelapa belum dirasakan secara maksimal, karena pertama dikenakannya PPN 10% hasil-hasil pertanian sehingga banyak harganya menurun. Kedua biaya transportasi masih mahal dan harus ke Jawa dulu baru naik lagi ke atas. Itu kendala-kendala yang harus diperbaiki, supaya betul-betul kelapa itu dapat dirasakan secara langsung seperti dulu lagi,” pungkas Gubernur Olly seperti dilansir komentaren.net. (vil/*)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Wagub: Pabrik Sanggupi Naikkan Harga Kopra

Published

on

By

Pertemuan Wagub Sulut bersama pihak pabrik.

WAKIL Gubernur Sulut, Steven Kandouw menggelar pertemuan dengan pihak pabrik minyak kelapa, Selasa (04/12/2018). Hal ini terkait masalah harga kopra yang anjlok.

Dalam kesempatan itu, wagub mengetuk pihak pabrik agar bisa menaikkan pembelian harga kopra dari petani, apalagi saat ini masyarakat Sulut akan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Pak Gubernur meminta supaya ada kebijakan dari teman teman pabrikan khusus kopra Sulut ada kenaikan. Ini untuk menolong para petani,” kata Kandouw seperti dilansir blog Humas Pemprov Sulut.

Pihak pabrikan dimintakan dapat menyisihkan keuntungannya, untuk membeli kopra petani. Menarikny, semua perusahaan yang mengikuti pertemuan menanggapi positif permintaan tersebut.

Mereka adalah PT. Cargil Indonesia Indonesia Amurang, PT Salim Ivomas Pratama Bitung, PT Agro Makmur Raya Bitung dan PT Multi Nabati Sulawesi Bitung.

“Puji Tuhan pabrikan menyanggupi, kopra Sulut akan dinaikkan. Untuk itu pusat kantor pendukung yang ada di Medan dan Jakarta, kita sepakat akan ke kantor pusatnya. Kita sudah membuat appointment,” ujar Kandouw.

“Semoga Januari-Februari 2019 sudah jadi normal karena trend di luar negeri memasuki musim dingin, harga kopra akan dinaikkan,” tukasnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudy Mokoginta, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Franky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Hanny Wajong.(hms/ts)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Sulut Tolak Sawit, Ini Instruksi Jokowi !

Published

on

By

Hutan dirusaki demi perkebunan sawit.

WARGA Sulawesi Utara menolak masuknya perkebunan kelapa sawit di Bumi Nyiur Melambai, karena dinilai akan merusak lingkungan hidup di daerah ini. Bagi siapa yang memasukan atau memberi izin sawit masuk Sulut, bukan bertolak belakang dengan aspirasi warga, namun melawan aturan karena Presiden Jokowi sendiri sudah melakukan moratorium terhadap adanya perkebunan kelapa sawit yang berdampak pengurasakan hutan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit dan diatur lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken pada 19 September 2018.

Inpres ini lahir dalam rangka meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Inpres, Joko Widodo meminta para menteri melakukan sejumlah hal.

Perintah Jokowi lewat inpres itu, pertama, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas kelapa sawit. Pada pelaksanaannya, menteri melakukan kegiatan berupa verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU).

Selanjutnya, menetapkan standar umum kompilasi data, serta melakukan sinkronidasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berkaitan dengan kesesuaian meliputi perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU.

Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Penundaan ini ditujukan kepada permohonan baru, permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang produktif, dan permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.

Ketiga, Menteri Pertanian menyusun dan verifikasi data dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang mencakup nama dan nomor, lokasi dan luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.

Keempat, Menteri Agraria dan Tata Ruang menyusun dan verifikasi data HGU yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.

Kelima, Menteri Dalam Negeri membina dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Keenam, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan kecuali diatur dalam Diktum Kedua angka 2 Inpres ini.

Diktum Kedua angka 2 ialah, penundaan dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Ketujuh, meminta Gubernur melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan kecuali yang diatur dalam Diktum Kedua angka 2.

Kedelapan, Bupati/Walikota melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum 2 angka 2.

Kesembilan Inpres ini meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melapor ke Presiden secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Pada Diktum kesebelas, disebutkan penundaan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, dilakukan paling lama 3 tahun sejak Inpres ini dikeluarkan. (dtf/sbr)

Continue Reading

Trending