Connect with us

Berita Utama

Kewenangan Bawaslu Diamputasi, Ini Kata Liando

Published

on

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang lembaga penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang dirundung kegalauan. Pasalnya, menurut undang-undang kewenangan Bawaslu dikerdilkan di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal itu mendapat tanggapan Ketua Konsentrasi Studi Strata 2 Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Universitas Samratulangi (Unsrat) Ferry Liando. Liando mengatakan, kewenangan Bawaslu sangat jauh berbeda dengan Pemilu 2019. Misalnya, waktu proses penegakan pelanggaran pemilu telah berkurang. Pilkada hanya punya waktu lima hari untuk memproses dugaan pelanggaran.

Produk penanganan dugaan pelanggaran juga hanya bersifat rekomendasi bukan putusan seperti kewenangan saat pemilu 2019. Menurutnya, Pilkada juga tidak mengenal kelembagan Bawaslu untuk tingkat Kabupaten/Kota, yang ada hanyalah panitia pengawas.

“Undang-undang Pilkada adalah keselarasan dari UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang kini telah berubah dengan dibentuknya UU pemilu nomor 7 tahun 2017. Makanya kalau Undang-undang Pilkada tidak direvisi bisa menimbulkan masalah baru. UU Pilkada tidak mengenal Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang ada hanyalah Panwas yg sifatnya tidak permanen,” ungkap Akademisi Unsrat itu.

Lanjutnya, sebaiknya ada revisi UU Pilkada, agar pelaksanaan pengawasan pilkada tingkat kabupaten yang bersifat permanen. “Jika UU Pilkada tak direvisi maka yang melaksanakan pengawasan di Kabupaten/Kota bukanlah Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada saat ini, tetapi harus merekrut pengawas baru yang sifatnya tidak permanen,” beber jebolan Universitas Padjajaran itu.

Bahkan Liando menambahkan, ada keanehan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang mengatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing berjumlah tiga orang. Tapi sekarang Bawaslu Sulut ada lima orang.

“Yang paling berbahaya jika pada saat penanda tanganan NPHD pada Oktober nanti. Sebab, anggaran akan menyeseuaikan dengan kelembagan Bawaslu di daerah. Kegiatan penandatanganan dana hibah Pilkada bersama Pemda dijadwalkan pada 1 Oktober 2019. Kalau saat itu kelembagan Bawaslu tidak jelas maka Pilkada berpotensi mengalami masalah besar. Kalau dipaksakan khawatirnya hasil Pilkada dipermasalahkan dikemudian hari,” ungkap Liando.

Ia sendiri menjelaskan, solusinya harus ada dari Bawaslu yang melakukan proses Judisial Review ke MK tentang Undang-undang Pilkada. Di UU Pilkada menyebut bahwa yang harus menandatangani NPHD itu adalah Panwas Kabupaten/Kota. Kewenangan Bawaslu di UU Pilkada dan UU pemilu juga agak beda.

“Jadi kewenangan Bawaslu banyak diamputasi di Pilkada. Ini pendek tapi penting undang-undang Pilkada perlu direvisi karena masyarakat sangat membutuhkan peran Bawaslu,”tandasnya. (rol)

Continue Reading

Berita Utama

KPU Sulut Larang Bapaslon Bawa Massa dan Konvoi

Penetapan Calon Gubernur dan Wagub via Zoom

Published

on

By

Manado, Trensulut.com– Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Sulut tahun ini, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Pasalnya di tengah pandemi ini, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) dilarang membawa massa pendukung dan melakukan konvoi pada saat penetapan calon yang akan dilaksanakan Rabu, (23/09/2020), di Kantor KPU Sulut.

“Jika memenuhi persyaratan, paslon dilarang membawa massa pendukung. Juga menghindari perayaan perayaan atau euforia seperti pengumpulan massa, konvoi atau iring iringan agar tidak dilakukan, karena kita melaksankan pemilihan di masa pandemi covid 19. Dan ini harus dipatuhi oleh seluruh bakal calon,”jelas Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh, saat diwawancarai awak media.

Dikatakan Mewoh, dalam penetapan ini, KPU Sulut akan melakukan pleno secara internal terkait hasil verifikasi yang sudah dilakukan sepanjang tahapan berjalan. “Jika hasil verifikasinya memenuhi ketentuan persyaratan, baik pencalonan maupun syarat calon, maka kita akan tetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Jika perseyaratan tidak memenuhi ketentuan, maka tidak kita tetapkan sebagai calon atau statusnya tidak memenuhi syarat,”ujar Mewoh.

Lanjutnya, setelah kita tetapkan, maka akan diumumkan secara luas melalui website KPU maupun papan pengumuman di KPU Sulut dan melalui media massa.

“Nantinya Paslon juga tidak hadir saat penetapan, hanya melalui via zoom. Paslon bisa hadir saat pencabutan nomor urut pada Kamis (24/09/2020) dengan catatan tidak membawa massa dan melakukan konvoi,”tegas Mewoh sambil mengimbau bagi bakal calon agar dapat menerima hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU.(ts)

Continue Reading

Berita Utama

Sulut United Rekrut Eks Timnas dari PSM Makassar

Dedi Gusmawan

Published

on

By

Manado, Trensulut.com – Klub kebanggaan warga Sulawesi Utara, Sulut United terus berbenah dalam menatap laga Liga 2 musim 2020. Guna terus menambah kekuatan tim, manajemen Sulut United resmi merekrut Dedi Gusmawan dari PSM Makassar dengan status pinjaman.

Berposisi sebagai pemain belakang, Dedi Gusmawan memiliki catatan karir yang menawan. Dedi Gusmawan mengawali karir di klub PSDS Deli Serdang yang merupakan klub asal tempat kelahirannya di Sumatera Utara.

Karir Dedi berlanjut bersama klub asal Pulau Sumatera lainnya yakni PSPS Pekanbaru pada tahun 2008 hingga 2012. Kemampuan Dedi terus berkembang dengan bergabung bersama Mitra Kukar pada tahun 2013.

Saat di Mitra Kukar, karir Timnas Senior seorang Dedi Gusmawan dimulai pada tahun 2014. Sebelumnya Dedi Gusmawan pula sering menjadi anggota skuad Timnas Indonesia di level Junior.

Sejak masih memperkuat PSDS Deli Serdang, Dedi telah mendapatkan panggilan Timnas. Selanjutnya Dedi Gusmawan kembali masuk skuad Tim Garuda saat dilatih oleh pelatih Alfred Riedl pada tahun 2016.

Terakhir pemain berusia 34 tahun tersebut mendapat panggilan Timnas pada tahun 2019 saat membela Semen Padang. Dedi Gusmawan pula pernah direkrut klub asal Myanmar, Zeyar Shwe Myay pada tahun 2015 sebelum akhirnya kembali memperkuat Mitra Kukar pada tahun 2016 hingga 2018.

Karir Dedi Gusmawan di Liga 1 kemudian dilanjutkan dengan membela Semen Padang di tahun 2019 dan PSM Makassar di tahun 2020 ini.

Segudang pengalaman serta kemampuan teknis seorang Dedi Gusmawan diharapkan manajemen Sulut United memperkuat komposisi pemain yang telah ada. “Dedi pemain berpengalaman, kedatangan dia akan memberikan pengaruh positif baik dari keharmonisan tim dan di taktikal,” ujar Manajer Tim Sulut United, Muhammad Ridho.

“Kita bersyukur ada tambahan pemain belakang Dedi Gusmawan, semoga dengan datangnya Dedi ini menambah kekuatan kita (Sulut United) di lini belakang dan juga menjadi kebersamaan serta kesatuan tim yang kuat untuk mencapai target,” ujar Head Coach Sulut United, Ricky Nelson. (ts/*)

Continue Reading

Berita Utama

Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Temukan Jerigen Hidrokarbon

Published

on

By

Jakarta, Trensulut.com – Api yang menyulut terjadinya kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI lalu, diduga kuat adanya unsur sabotase. Diperoleh informasi, penyidik Polri menemukan barang bukti di sisa puing kebakaran berupa jerigen yang dipakai mengisi cairan hidrokarbon di lokasi kejadian.

Temuan yang menguatkan adanya unsur sabotase itu, setelah penyidik melakukan enam kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini dibenarkan Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dia mengatakan selain jeriken berisi cairan, ditemukan pula beberapa botol dan kaleng berisi cairan. “Beberapa botol berisi cairan, jeriken berisi cairan, kaleng,” ungkap Listyo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/09/2020).

Listyo mengungkapkan, ada sejumlah cairan yang mengandung senyawa hidrokarbon. Cairan itu mempercepat api menjalar ke bagian gedung lainnya. Temuan lain penyidik pun membawa pada kesimpulan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

“Kami berkomitmen untuk tidak ragu dalam memproses siapapun yang terlibat dan dihadapkan ke publik,” jelas dia. Sejauh ini, sudah 131 saksi yang diperiksa penyidik dari unsur pekerja renovasi, office boy, hingga pegawai dan PNS Kejagung. Di antaranya diketahui berada dekat dengan titik awal api yang kemudian membakar seluruh lantai Gedung Utama Kejagung. Saat ini  ahli pidana terus melakukan pendalaman  atas kasus ini. (lp/sbr)

Continue Reading

Trending