Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang lembaga penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang dirundung kegalauan. Pasalnya, menurut undang-undang kewenangan Bawaslu dikerdilkan di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal itu mendapat tanggapan Ketua Konsentrasi Studi Strata 2 Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Universitas Samratulangi (Unsrat) Ferry Liando. Liando mengatakan, kewenangan Bawaslu sangat jauh berbeda dengan Pemilu 2019. Misalnya, waktu proses penegakan pelanggaran pemilu telah berkurang. Pilkada hanya punya waktu lima hari untuk memproses dugaan pelanggaran.

Produk penanganan dugaan pelanggaran juga hanya bersifat rekomendasi bukan putusan seperti kewenangan saat pemilu 2019. Menurutnya, Pilkada juga tidak mengenal kelembagan Bawaslu untuk tingkat Kabupaten/Kota, yang ada hanyalah panitia pengawas.

“Undang-undang Pilkada adalah keselarasan dari UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang kini telah berubah dengan dibentuknya UU pemilu nomor 7 tahun 2017. Makanya kalau Undang-undang Pilkada tidak direvisi bisa menimbulkan masalah baru. UU Pilkada tidak mengenal Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang ada hanyalah Panwas yg sifatnya tidak permanen,” ungkap Akademisi Unsrat itu.

Lanjutnya, sebaiknya ada revisi UU Pilkada, agar pelaksanaan pengawasan pilkada tingkat kabupaten yang bersifat permanen. “Jika UU Pilkada tak direvisi maka yang melaksanakan pengawasan di Kabupaten/Kota bukanlah Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada saat ini, tetapi harus merekrut pengawas baru yang sifatnya tidak permanen,” beber jebolan Universitas Padjajaran itu.

Bahkan Liando menambahkan, ada keanehan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang mengatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing berjumlah tiga orang. Tapi sekarang Bawaslu Sulut ada lima orang.

“Yang paling berbahaya jika pada saat penanda tanganan NPHD pada Oktober nanti. Sebab, anggaran akan menyeseuaikan dengan kelembagan Bawaslu di daerah. Kegiatan penandatanganan dana hibah Pilkada bersama Pemda dijadwalkan pada 1 Oktober 2019. Kalau saat itu kelembagan Bawaslu tidak jelas maka Pilkada berpotensi mengalami masalah besar. Kalau dipaksakan khawatirnya hasil Pilkada dipermasalahkan dikemudian hari,” ungkap Liando.

Ia sendiri menjelaskan, solusinya harus ada dari Bawaslu yang melakukan proses Judisial Review ke MK tentang Undang-undang Pilkada. Di UU Pilkada menyebut bahwa yang harus menandatangani NPHD itu adalah Panwas Kabupaten/Kota. Kewenangan Bawaslu di UU Pilkada dan UU pemilu juga agak beda.

“Jadi kewenangan Bawaslu banyak diamputasi di Pilkada. Ini pendek tapi penting undang-undang Pilkada perlu direvisi karena masyarakat sangat membutuhkan peran Bawaslu,”tandasnya. (rol)

Anggota DPRD kota Manado Andre Gerungan mengaku punya formula khusus dalam menyerap aspirasi hinga ke tahap realisasi. Hal itu diungkapkan Andre menyusul tindaklanjut janji kampanye pada waktu Pileg lalu.

Tidak hanya itu saja, Ia menyebutkan sangat penting melihat kaum milenial yang punya potensi positif dalam berkreasi, hingga kreativitas para kaum muda sangat penting untuk menjadi prioritas.

“Perlu perhatian khusus bagi para pemuda dan pemudi yang masih panjang dalam menjajal prestasi. Saya kira ini penting dan harus jadi prioritas, terlebih di bidang olahraga. Apalagi di Partai saya adalah wakil ketua bidang pemuda dan olahraga,” ucap Gerungan Jumat (30/8) diruang kerjanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, banyak permintaan daerah pemilihannya soal fasilitas dibidang olahraga yang dinilai masih perlu dipenuhi. “Di dapil saya olahraga adalah aspirasi yang sangat prioritas untuk diperjuangkan. Dan ini bagian dari janji kampanye juga. Pada intinya akan dikawal sampai realisasi,” ujarnya.

Ketika ditanyakan soal pembagian tugas dalam lembaga legislatif tersebut. Ia berharap bisa menjadi salah-satu personil komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

“Kalau saya sih komisi IV, karena disitukan ada Dinas pemuda dan olahraga sebagai mitra kerja nanti. Tapi tidak ingin mendahului, semuanya serahkan kepada pimpinan. Dari tiga orang ini, saya pribadi siap ditempatkan dimana saja,” tuturnya kembali. (rol)

Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey menyambangi korban kebakaran di Kecamatan Tikala Baru lingkungan IV Jumat (30/08) siang tadi. Aaltje pada kesempatan itu turun langsung sekaligus menyerahkan bantuan dilokasi kebakaran.

Srikandi PDI-P itu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Manado agar selalu mengantisipasi pemicu terjadinya kebakaran, mengingat saat ini sedang dalam musim kemarau panjang.

“Mencegah lebih baik. Apalagi sekarang musim kemarau yang sangat rentan dengan terjadinya kebakaran. Misalnya perhatikan situasi dapur sebelum keluar rumah, apalagi kalau semuanya serba elektronik,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, antisipasi dilakukan agar supaya tidak terulang kejadian yang bisa merugikan masyarakat. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah peduli dengan lingkungan sekitar, dan jangan ragu untuk saling mengingatkan.

“Jangan sungkan menegur apabila ada potensi yang bisa memicu bencana, contohnya saat ini yang merasakan kerugian adalah kita sendiri,” pungkas Aaltje. (rol)