Connect with us

Politik

Benny Rhamdani Beber Alasannya Tinggalkan DPD Maju DPR RI

Benny Rhamdani (tengah) ketika menjadi keynote speaker dalam diskusi.

POLITISI Hanura yang kini duduk sebagai Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Benny Rhamdani (Brani) membeberkan alasannya maju sebagai calon anggota DPR RI dan tidak lagi bertarung di ranah DPD RI. Padahal jika parameternya adalah gaji, DPD RI masih lebih “nyaman” karena tidak perlu memikirkan setoran untuk partai.

Brani menegaskan, faktor utama keinginannya berkiprah di legislatif, karena perjuangan politik untuk mewujudkan ideologis dan aspirasi rakyat serta daerah, kekuatannya ada di DPR dan bukan di DPD. Menurutnya, peranan DPD RI saat ini sesuai UU nomor 23, hanya dalam menentukan pemekaran daerah saja.

Suasana diskusi yang berlangsung menarik.

“Oleh sebab itu, saya termasuk orang di DPD yang setuju DPD RI dibubarkan saja, jika tidak ada penguatan politik kelembagaan. Negara hanya memboroskan saja anggaran gaji terhadap senator yang saat ini berjumlah 132 anggota,” tukas Brani saat menjadi keynote speaker dalam Forum Group Diskusi yang digelar di sebuah restoran di kompleks Wanea Plaza, Minggu (28/10/2018).

Sementara terkait kansnya bersaing memperebutkan 1 dari 6 kursi DPR RI untuk dapil Sulut, Brani mengaku memang harus berjuang keras, mengingat partai lain seperti PDIP, Partai Demokrat dan Nasdem cukup hegemoni kekuatannya di Sulut.

Dikatakannya, jika ingin lebih aman, sebenarnya dia bisa saja maju sebagai caleg DPR RI dari dapil Jawa Timur yang memiliki kuota 70-an kursi atau Jawa Barat yang mempunyai 96 kursi. “Saya sebagai Ketua DPP (Hanura) Bidang organisasi. Semua caleg partai yang mau mencalonkan diri ke tingkat dua, provinsi dan DPR RI, sebelum diberi rekomendasi Ketua Umum dan Sekjen Hanura, harus lewat saya kajiannya. Saya tanda tangan, Ketum dan Sekjen tinggal menyetujuinya. Artinya saya bisa mencalonkan diri dari Jabar atau Jatim yang memiliki potensi kans lebih besar,” katanya.

“Lalu kenapa saya harus bertarung di Sulut? Dan berhadapan dengan kekuasaan yang hegemoni seperti PDIP yang mematok 3 kursi, kemudian ada Demokrat dengan nama besar Pak Mangindaan, serta kekuatan Nasdem yang saat ini menguasai 6 wilayah pemerintahan dimana bupati dan walikotanya di tangan Nasdem?”

Hal ini diakuinya berat, apapun rumusnya. Apalagi dalam sejarah, Hanura tidak pernah mendapatkan 1 kursi pun. Kenapa saya pilih dapil Sulut dengan segala resiko tadi? “Karena bagi saya di atas politik ada moral. Di bawah moral dan politik ada nilai-nilai dan keyakinan agama. Artinya kalau saya pindah ke Jabar atau Jatim, maka saya mengkhianati rakyat Sulut yang telah memberi kepercayaan kepada saya 3 periode di DPRD provinsi dan 1 periode di DPD RI. Itulah sebabnya saya memilih untuk bertarung di kampung sendiri. Hal ini prinsip bagi saya. Saya tidak mau dikatai karena rasa susah (di Sulut), kemudian pindah dapil,” tegas politisi nasionalis yang vokal ini.(ts/*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Reses Lineke Kotambunan Banjir Aspirasi

Manado – Lineke Kotambunan selaku Wakil Ketua Komisi C bidang pembangunan DPRD Kota Manado,menggelar reses di Kelurahan Paldua lingkungan 7 Kecamatan Paldua, Jumat (7/12/18).

Kegiatan ke tiga di Tahun 2018 yang dilaksanakan Kotambunan itu, tampak masyarakat antusias untuk menyampaikan keluhan mereka demi terwujudnya kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

Kotambunan didampingi perwakilan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Ivone Mewengkang, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Vecky Walandouw secara bergantian menanggapi aspirasi dari sejumlah warga.

Disela-sela kegiatan, warga mengeluhkan perlunya pemerataan pembangunan seperti perbaikan jalan dan saluran drainase. Masyarakat meminta pemerintah dapat memperhatikan kondisi infrastruktut di lingkungan 7 dan sekitarnya.

“Karena saya duduk di Komisi C, Dinas PUPR dan Dinas Perkim merupakan mitra kerja saya. Seperti yang bisa dilihat, sudah ada beberapa perbaikan jalan. Memang belum secara keseluruhan. Tapi nantinya akan saya perjuangkan aspirasi maayarakat disini, karena itu adalah tugas saya sebagai anggota dewan,” kata Lineke.

Ditambahkan Walandouw, aspirasi yang disampaikan warga pada reses tersebut akan menjadi catatan penting bagi pemerintah kota, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Manado dalam penyusunan program pembangunan.

“Tapi tentunya ada prosedurnya. Akan dikaji dulu baru bisa direalisasikan secara bertahap. Karena setiap kebutuhan masyarakat perlu melalui mekanisme dan pengkajian,” ujar Walandouw.

Warga lainnya mengeluhkan ketidak-nyaman yang disebabkan kebisingan dari sound sistem. Warga berharap pemerintah bisa memperhatikan persoalan itu.

“Mau ada acara atau tidak, musik yang diputar warga disini menggangu warga lainnya. Saya berharap pemerintah turun tangan,” ungkap warga.

Kotambunan pun meminta pemerintah setempat bisa menjamin kenyamanan dari setiap masyarakat. Perlu ada langkah persuasif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi situasi seperti itu.

“Pala dan Lurah hingga Camat memperhatikan keluhan warga itu. Perlu ada ijin dan diberi batas waktu bila ada acara. Supaya kenyaman masyarakat bisa terjaga. Saat ini juga kami sedang menyusun Perda ketertiban umum. Dalam Perda itu diatur sedang diatur peraturan yang menjamin kenyamanan masyarakat,” imbau srikandi Partai Gerindra itu. (lly)

Continue Reading

Daerah

Serap Aspirasi Lewat Reses, Kalonio Didesak Soal Pelayanan BPJS

Manado – Anggota DPRD Kota Manado Michael Kalonio menyerap aspirasi warga Malalayang Satu lingkungan VIII Kamis (07/12/2018.

Didampingi Dinas Kesehatan, dinas pendidikan serta sejumlah Camat dan Lurah, Kalonio menjelaskan fungsi dari kegiatan tersebut.

Aspirasi dari warga terkait dengan pelayanan BPJS, drainase, penerangan lampu jalan hingga infrastruktur fasilitas umum.

Kalonio dalam menjawab aspirasi menyatakan, perlu ada proses yang bertahap untuk realisasi keluhan dan permintaan warga. Menurutnya, sebagai mediator pemerintahan, dirinya akan terus mengawal aspirasi masyarakat.

“Aspirasi yang masuk sudah dicatat, dan akan dikawal hingga tahap realisasi. Namun perlu proses, karena ada yang namanya skala prioritas,” ujar Kalonio.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa, sudah menjadi hal wajib bagi setiap wakil rakyat dalam hal mengawal aspirasi.

“Saya di komisi A DPRD Manado tentu tidak bekerja sendiri, jadi harus ada konsultasi bersama pimpinan, tapi pasti akan diperhatikan,” tambah Politisi Demokrat itu.

Terkait dengan pelayanan BPJS, Kalonio mengaku banyak keluhan yang masuk dikomisi.

“Memang banyak keluhan soal pelayanan di Rumah Sakit, apalagi soal pasien BPJS. Saya berharap ada tindaklanjut dari dinas kesehatan,” imbaunya.

Kalonio sendiri meminta pemerintah kecamatan untuk lebih pro aktif dalam hal prokamling, untuk menekan angka kejahatan dilingkungan VIII. “Prokamling harus lebih ditingkatkan lagi, kalau perlu tambah jam penjagaan setiap petugas, agar supaya warga lebih merasa aman beraktifitas,” tegas Kalonio menutup. (rollysondakh)

Continue Reading

Daerah

Richard Sualang Berbagi Kasih Di Kegiatan Reses Anggota DPRD Manado

Manado – Wakil Ketua DPRD kota Manado dr Richard H Sualang menggelar masa reses III di Dearah Pemilihan Sario-Malalayang Kamis (06/12/2018), yang sebelumnya membuka sejumlah kegiatan reses di beberapa kelurahan.

Bertempat di Kelurahan Malalayang I Timur lingkungan 4 Kecamatan Malalayang, reses yanh dilaksanakan ketua DPC PDIP Kota Manado dibanjiri warga dari berbagai kelurahan.

Dijelaskan Sualang, reses merupakan agenda yang penting bagi setiap anggota dewan untuk turun menemui masyarakat, sekaligus menjemput aspirasi warga yang memerlukan perhatian pemerintah.

“Reses merupakan agenda dewan diluar masa sidang. Setiap tahunnya, tiga kali dilaksanakam reses. Mengapa saya menggelar reses di kelurahan ini, itu karena memenuhi undangan dari warga beberapa waktu lalu,” kata Sualang dalam sambutannya.

Disela-sela reses, sejumlah warga secara bergantian mengeluhkan beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak diantaranya pemerintah kota.

Aspirasi yang dikemukakan warga diantaranya, masalah retribusi air bersih yang dinilai terlalu mahal tapi tidak sesuai dengan pelayanan yang diterima warga, butuh perbaikan jalan di sejumlah tempat, dibutuhkan penerangan lampu jalan, peningkatan keamanan serta sejumlah keluhan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menjawab keluh kesah warga, Sualang pun menyatakan secara tegas bahwa, dirinya mengkoordinasikan dan memperjuangkan aspirasi warga agar menjadi perhatian pemerintah.

“Soal retribusi air bersih, kalau tidak ada payung hukum, itu pungli. Saya akan mempertanyakan soal itu. Terkait aspirasi lainnya, akan saya koordinasikan dengan pihak terkait,” ujar Sualang. (lly)

Continue Reading

Daerah

Banjir Aspirasi Saat Reses, Mantali Janji ke Tahap Realisasi

Manado – Anggota DPRD Kota Manado, Fanny Mantali melaksanakan reses kali ketiganya di Tahun 2018, berlokasi di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil, Kamis (6/12/18).

Reses yang dihadiri ratusan warga itu, Mantali menuai permintaan warga terkait perlu dilakukannya antisipasi atas penyebaran penyakit Malaria dan Demam Berdarah (DBD) yang menimbulkan keresahan warga.

“Kami berharap bapak Fanny bisa meminta pemerintah untuk segera melakukan fogging di setiap kelurahan. Kami khawatir dengan ancaman penyakit Malaria dan DBD,” pinta sejumlah warga.

Masyarakat pun berharap, pemerintah segera menindaklanjuti permintaan itu untuk menghindari adanya warga yang terserang Malaria dan DBD.

Mantali sendiri secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk segera menyapaikan permintaan warga terkait aksi antisipasi berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit Malaria dan DBD di Kecamatan Singkil.

“Saya akan berkoordinasin dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas supaya mereka bisa segera menindaklanjuti aspirasi warga ini. Memang sekarang sudah musim penghujan. Ancaman Malaria dan DBD perlu diantisipasi,” ujar Mantali.

Terkait aspirasi infrastruktur yang dikeluhkan warga pada reses-reses sebelumnya, Mantali mengaku, khususnya di Kelurahan Ternate Tanjung sudah berhasil diperjuangkannya melalui APBD 2018.

“Kalau infrastruktur yang diminta warga waktu reses lalu, sudah secara bertahap direalisasikan pemerintah. Yang menjadi keluhan utama masyarakat pada reses ini hanya soal antisipasi Malaria dan DBD saja,” ujar politisi Gerindra usai reses berlangsung. (lly)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: