Connect with us

Berita Utama

Pungutan Zakat 2,5 Persen Bisa Memicu Demo PNS

Ombudsman: Berpotensi Terjadi Pelanggaran Administrasi

RENCANA penarikan gaji pegawai negeri sipil muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat dinilai berpotensi terjadinya maladministrasi (kesalahan administrasi). Bila pemerintah mengimplementasikan gagasan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran.

“Zakat itu masalah privat. Jadi negara tidak boleh mencampuri apalagi menarik zakat ke dalam pemerintahan,” kata Ahmad yang dilansir tempo.co, Selasa (06/02/2018).

Menurut Ahmad sebaiknya pemerintah urung menjalankan rencana tersebut. Sebab, ibadah zakat adalah urusan pribadi, sehingga tak seharusnya negara mencampuri persoalan tersebut. Apalagi, kata Ahmad, pengelolaan zakat yang salah berakibat dosa besar.

Misalnya, terjadi penyelewengan atau korupsi dana zakat. “Bila terjadi, pemerintah melakukan yang tidak seharusnya atau bahkan dilarang. Tapi ini (penarikan gaji) kan baru rencana,” ujar Ahmad.
Jika pemerintah tetap ingin menarik zakat dari PNS Muslim, dalam undang-undang perlu mencantumkan perbedaan siapa yang mustahik atau berhak menerima zakat dan siapa pemberi zakat itu.

Ahmad menuturkan penarikan zakat dari gaji PNS pernah terjadi di Lombok Timur sekitar 2006 atau 2007. Awalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bupati setempat membuat kebijakan yang sama ihwal pemungutan zakat dari PNS.

Namun PNS merasa terganggu dan tereksploitasi. Sehingga mereka berunjuk rasa besar-besaran. Mayoritas pengunjuk rasa adalah PNS kalangan bawah. Menurut Ahmad, tak menutup kemungkinan bila hal itu kembali terjadi ketika pemerintah resmi memungut zakat dari PNS muslim.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen.
“Kami sedang menyiapkan keppres (keputusan presiden) adanya pungutan zakat khusus dan ini hanya berlaku bagi ASN (aparat sipil negara) atau PNS muslim,” kata dia.

Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN boleh mengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong. (tnc/*)

Trending

Copyright © 2017 PT. Tren Sulut Media Cemerlang l By. MIT

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: