Connect with us

Nasional

Jokowi: Bangun Infrastruktur Bukan Sekadar Masalah Ekonomi

Buka Kongres GMNI di Manado, Presiden Pukul Tetengkoren

Presiden Jokowi membuka Kongres GMNI ke-20 dengan memukul tetengkoren di Graha Gubernuran di Bumi Beringin.

PERNYATAAN menarik disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan sambutan pada pembukaan Kongres GMNI ke-20, di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (15/11/2017). Presiden yang sangat merakyat ini menegaskan, Indonesia saat ini membangun akses infrastruktur besar-besaran, bukan sekadar memperbaiki masalah ekonomi saja.

“Kenapa kita bangun infrastruktur besar besaran? Infrastruktur dibangun bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur itu untuk menyatukan negara Indonesia. Kita punya airport di Aceh dan daerah lainnya sehingga orang Aceh bisa ke Papua. Tanpa infrastruktur bagaimana kita satukan suku,” ujar Jokowi yang disambut applaus ribuan peserta kongres GMNI, pejabat dan undangan.

Itulah sebabnya, Jokowi menjelaskan bahwa penting pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan dalam pembangunan, pemerintah akan melakukannya secara merata. Tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja. Sebagai negara besar dengan ribuan pulau dan berpenduduk 250 juta, pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke menjadi salah satu solusi untuk menghubungkan semuanya, katanya.

Jokowi sendiri sangat bersemangat meski mengaku cukup capek karena baru saja menghadiri KTT Asean di Manila, dan baru tiba di Manado dengan pesawat dini hari kemarin. “Saya tiba di Manado setengah dua malam hanya untuk Kongres GMNI ke-20 ini. Kalau dibilang capek, capek. Tapi demi undangan GMNI saya bersedia untuk hadir,” ungkap Jokowi yang lagi-lagi disambut tepuk tangan.

Ketika membuka acara kongres tersebut, Jokowi memukul tetengkoren (alat tradisional Minahasa), didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE. Persoalan penting lainnya yang diangkat presiden dalam sambutan, menyangkut pentingnya Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni.

“Mengapa saya menetapkan Hari Lahir Pancasila menjadi hari besar nasional? Karena Pancasila adalah bagian dari sejarah bangsa dan sangat mendasar karena merupakan ideologi negara,” ungkap Jokowi.

Di tempat yang sama, Gubernur Olly Dondokambey SE mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke Sulut sangat diapresiasi masyarakat bumi nyiur melambai. “Selamat datang di bumi nyiur melambai. Kedatangan bapak presiden adalah suatu penghargaan bagi kami,” katanya.

Menurut Olly, Kongres GMNI ke-20 di Manado menjadi momentum bersejarah. Di samping itu, dia juga menyinggung dipilihnya Graha Gubernuran sebagai lokasi kegiatan kongres bukanlah tanpa alasan. Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada GMNI dan pihak lainnya untuk memanfaatkan gedung milik pemerintah.

“Graha Gubernuran ini adalah fasilitas pemerintah. Kami memberikan kesempatan kepada GMNI dan masyarakat untuk menggunakan fasilitas ini karena gedung ini adalah milik pemerintah,” ungkapnya lalu disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.

Pertemuan itu turut dihadiri Sejumlah pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Andrei Angouw, bupati dan walikota, jajaran Forkopimda dan peserta kongres XX GMNI dari seluruh Indonesia.(Humas Pemprov Sulut)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Dirut RS Kandou Bagi Pengalaman di Hospital Expo

GEBRAKAN RSUP Prof RD Kandou pantas diacungi jempol. Tak heran kiat rumah sakit kebanggaan Sulut ini mendapat pengakuan di tingkat nasional. Salah satu bukti sahihnya, ketika Dirut RSUP Prof RD Kandou Malalayang, dr Maxi Rondonuwu MARS DHSM didaulat untuk tampil membagikan pengalamannya dalam menakhodai RSUP Kandou pada Seminar Perumahsakitan Surabaya dan Hospital Expo PERSI Jawa Timur, pekan lalu.

Rondonuwu yang menjadi narasumber di acara tingkat nasional itu, membeberkan sejumlah kita RSUP Kandou dalam meraih akreditasi, terutama menuju rumah sakit JCI. Audiens pun terlihat sangat interest mendengarkan sharing pengalaman Rondonuwu dan mengundang applaus. (ts/*)

Continue Reading

Daerah

Wapres JK: Manado Kota Paling Toleran di Indonesia

Manado-WAKIL Presiden Republik Indonesia, Drs Muhammad Jusuf Kalla tiba dikota Manado siang tadi dalam rangka Sidang Majelis Sinode (SMS) GMIM ke 79 di Granda Kawanua Convention City (GKIC) Senin (19/03/2018).

Dalan sambutannya, Jusuf Kalla mengapresiasi Kota Manado sebagai kota paling toleran di Indonesia. Katanya, Manado itu beda dibanding daerah lainnya.

“Daerah ini punya kelebihan yang tidak ada di tempat lain. Itu yakni soal kerukunan dan sikap hidup toleran masyarakatnya. Saya lihat kebersihan dan keamanannya juga terjaga dengan baik,” ujar Wapres JK.

Secara umum menurutnya, Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama paling tinggi. Dan ia mengapresiasi Kota Manado sebagai kota dengan indeks paling toleran di republik ini.

“Kondisi Sulawesi Utara dan Manado yang kondusif, aman dan rukun, tidak lepas dari peranan gereja yang di dalamnya ada GMIM sebagai organisasi keagamaan. Saya mengapresiasi ini,” ungkapnya.

Wapres JK sendiri menyampaikan terima kasih kepada GMIM, dimana sebagai organisasi keagamaan, berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun. Ia yakin dengan kondisi tersebut akan membawa daerah ini lebih maju dan berdaya saing ke depan.

“Sekarang ini, Sulawesi Utara tengah mengembangkan sektor pariwisata dengan modal keamanan, kebersihan dan kehidupan masyarakatnya yang rukun. Saya percaya Manado dan Sulawesi Utara akan menjadi Bali kedua di Indonesia,” tandas Wapres JK. (rly)

Manado-WAKIL Presiden Republik Indonesia, Drs Muhammad Jusuf Kalla tiba dikota Manado siang tadi dalam rangka Sidang Majelis Sinode (SMS) GMIM ke 79 di Granda Kawanua Convention City (GKIC) Senin (19/03/2018).

Dalan sambutannya, Jusuf Kalla mengapresiasi Kota Manado sebagai kota paling toleran di Indonesia. Katanya, Manado itu beda dibanding daerah lainnya.

“Daerah ini punya kelebihan yang tidak ada di tempat lain. Itu yakni soal kerukunan dan sikap hidup toleran masyarakatnya. Saya lihat kebersihan dan keamanannya juga terjaga dengan baik,” ujar Wapres JK.

Secara umum menurutnya, Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama paling tinggi. Dan ia mengapresiasi Kota Manado sebagai kota dengan indeks paling toleran di republik ini.

“Kondisi Sulawesi Utara dan Manado yang kondusif, aman dan rukun, tidak lepas dari peranan gereja yang di dalamnya ada GMIM sebagai organisasi keagamaan. Saya mengapresiasi ini,” ungkapnya.

Wapres JK sendiri menyampaikan terima kasih kepada GMIM, dimana sebagai organisasi keagamaan, berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun. Ia yakin dengan kondisi tersebut akan membawa daerah ini lebih maju dan berdaya saing ke depan.

“Sekarang ini, Sulawesi Utara tengah mengembangkan sektor pariwisata dengan modal keamanan, kebersihan dan kehidupan masyarakatnya yang rukun. Saya percaya Manado dan Sulawesi Utara akan menjadi Bali kedua di Indonesia,” tandas Wapres JK. (rly)

Continue Reading

Nasional

Presidium 212: Rizieq Harusnya Tiru Ahok

Habib Rizieq diminta berjiwa ksatria untuk menghadapi proses hukum yang menjeratnya.

PEMIMPIN FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia 21 Februari 2018 nanti. Namun hal ini masih diragukan sejumlah pihak. Rizieq diminta bersikap gentleman untuk pulang dan berani menghadapi hukumanan.

Pendiri Presidium 212, Faisal Assegaf mengatakan, Rizieq harus berani menghadapi proses hukum yang menunggunya di Tanah Air. Rizieq harus meniru sikap kenegarawanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam menghadapi kasus hukumnya. “Bukan lari dan bersandar kepada pengacara atau mobilitas massa,” ujar Faisal Assegaf, di Jakarta, Sabtu (17/02/2018).

Seperti diketahui Rizieq saat ini berada di Arab Saudi. Dia di sana sejak pertengahan tahun lalu. Polisi sempat mengeluarkan status daftar pencarian orang untuk Rizieq terkait kasus dugaan pornografi. Selain kasus pornografi, Rizieq juga terjerat kasus penghinaan lambang negara di Mapolda Jawa Barat.

Menurut Faisal Assegaf, kabar kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air seharusnya tak menimbulkan gaduh dan dipolitisir. Faisal mengatakan, jika isu kepulangan Rizieq Shihab ini digulirkan untuk memecah kebangsaan dan kegaduhan di tahun politik, Presidium 212 siap berdiri di depan untuk melawannya.

Kata Faisal, kepulangan Rizieq Shihab seharusnya untuk menyelesaikan proses hukumnya.
Faisal mengatakan, dalam satu sisi Ahok lebih kesatria dibanding Rizieq, yang tidak berlindung di balik mobilitas massa atau pengacara. Tapi, menghadapi proses hukum dan biarkan pengadilan yang memutuskan. “Kita harus belajar dari kasus penistaan agama Ahok,” katanya.

Faisal sendiri tidak percaya bahwa Rizieq akan pulang 21 Februari sebagaimana informasi yang beredar.
“Mereka menciptakan kehebohan bersama bahwa pada 21 Februari, Habib Rizieq akan pulang. Dan kami yang masih waras ini bilang belum (akan pulang),” kata Faisal.

Menurutnya, perlu diklarifikasi bila isu kedatangan Habib Rizieq dikaitkan dengan aksi 212 nanti. Perlu untuk diketahui siapa sebenarnya yang memainkan isu kepulangan Habib Rizieq. “Kalau isu kedatangan dikaitkan dengan 212 itu perlu diluruskan, kami tinggal memotret atau memetakan siapa yang memainkan isu ini,” katanya.

Faizal mengaku khawatir isu kepulangan Rizieq ini sengaja digoreng oleh kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk meraup kepentingan politis dan juga finansial. “Jadi kalau semangat Bung Eggi (Eggi Sudjana) dan kawan-kawan mengatakan, datang memobilisasi, yang perlu dicek adalah aliran dana sebenarnya dari semua yang teriak itu. Saya khawatir semakin berteriak itu ada penerimaan-penerimaan terselubung karena ini masuk wilayah komoditi,” ujarnya seperti dilansir tempo.co.

Dia menjelaskan, isu kepulangan Rizieq sudah beberapa kali digulirkan dan kemudian terbukti tidak ada realisasinya hingga saat ini. Foto tiket pesawat kepulangan Rizieq juga menurutnya tidak jelas kebenarannya. (tnc/sbr)

Continue Reading

Berita Utama

Pungutan Zakat 2,5 Persen Bisa Memicu Demo PNS

Ombudsman: Berpotensi Terjadi Pelanggaran Administrasi

RENCANA penarikan gaji pegawai negeri sipil muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat dinilai berpotensi terjadinya maladministrasi (kesalahan administrasi). Bila pemerintah mengimplementasikan gagasan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran.

“Zakat itu masalah privat. Jadi negara tidak boleh mencampuri apalagi menarik zakat ke dalam pemerintahan,” kata Ahmad yang dilansir tempo.co, Selasa (06/02/2018).

Menurut Ahmad sebaiknya pemerintah urung menjalankan rencana tersebut. Sebab, ibadah zakat adalah urusan pribadi, sehingga tak seharusnya negara mencampuri persoalan tersebut. Apalagi, kata Ahmad, pengelolaan zakat yang salah berakibat dosa besar.

Misalnya, terjadi penyelewengan atau korupsi dana zakat. “Bila terjadi, pemerintah melakukan yang tidak seharusnya atau bahkan dilarang. Tapi ini (penarikan gaji) kan baru rencana,” ujar Ahmad.
Jika pemerintah tetap ingin menarik zakat dari PNS Muslim, dalam undang-undang perlu mencantumkan perbedaan siapa yang mustahik atau berhak menerima zakat dan siapa pemberi zakat itu.

Ahmad menuturkan penarikan zakat dari gaji PNS pernah terjadi di Lombok Timur sekitar 2006 atau 2007. Awalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bupati setempat membuat kebijakan yang sama ihwal pemungutan zakat dari PNS.

Namun PNS merasa terganggu dan tereksploitasi. Sehingga mereka berunjuk rasa besar-besaran. Mayoritas pengunjuk rasa adalah PNS kalangan bawah. Menurut Ahmad, tak menutup kemungkinan bila hal itu kembali terjadi ketika pemerintah resmi memungut zakat dari PNS muslim.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen.
“Kami sedang menyiapkan keppres (keputusan presiden) adanya pungutan zakat khusus dan ini hanya berlaku bagi ASN (aparat sipil negara) atau PNS muslim,” kata dia.

Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN boleh mengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong. (tnc/*)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: