Connect with us

Berita Utama

Diperiksa KPK 5 Jam, Olly Bantah Adanya Mark Up E-KTP

Usai menjalani pemeriksaan KPK, Olly Dondokambey melayani pertanyaan wartawan.

GUBERNUR Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Banggar DPR, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi E-KTP.

Sekitar lima jam lamanya Olly diperiksa KPK. Dia datang sekitar Pukul 10.00 WIB pagi tadi (09/01/2018) dan meninggalkan gedung KPK Pukul 15.30 WIB. Lamanya pemeriksaan terhadap OD karena dia harus memberi keterangan dalam dua BAP.

Yakni terkait keterangan dua nama terkait kasus E-KTP, masing-masing Dirut Quadra Solution, Anang Sugiana dan mantan Anggota DPR, Markus Nari. “Iya makanya ini rada lama (pemeriksaan), soalnya tadi ada dua BAP. Yang ditanya tadi mengenai Anang sama Markus Nari,” jelas OD.

Bendum DPP PDIP ini menegaskan, tidak ada lobi dan aliran dana ke badan anggaran (Banggar) DPR saat program KTP elektronik berlangsung. “Nggak ada lobi-lobian ke Banggar masalah dana. Mana ada (lobi dan aliran dana) dilolosin,” kata Olly usai diperiksa KPK di Gedung KPK.

Dia juga menekankan, bahwa tidak terjadi mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). “Mana ada orang mark up anggaran di DPR. DPR itu cuma setujui undang-undang saja kok,” ujar Olly seusai menjalani pemeriksaan.

Menurut Olly, tidak ada masalah dalam pembahasan anggaran di DPR. Sebab, proyek dan anggaran e-KTP sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Jaksa KPK meyakini kebenaran adanya aliran dana korupsi e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.
Beberapa di antaranya adalah Marzuki Alie, Olly Dondokambey dan anggota Banggar DPR lainnya.
Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017) lalu.

Menurut jaksa, adanya aliran uang untuk anggota Banggar DPR telah sesuai dengan keterangan para saksi dan didukung bukti petunjuk. Misalnya, keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menyebut bahwa Marzuki Alie dan sejumlah anggota Banggar menerima uang.

Salah satu terdakwa yang telah divonis bersalah, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong mengakui bahwa benar telah terjadi penggelembungan harga dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut Andi, mark up tersebut merupakan kerugian negara dari anggaran total senilai Rp 5,9 triliun.

Menurut Andi, barang-barang dalam proyek pengadaan e-KTP dibuat lebih mahal 10 persen. Konsorsium akan mendapat keuntungan jika barang yang dibeli berasal langsung dari pabrik.

Andi mengatakan, berdasarkan perhitungan, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) akan mendapat selisih 20 persen dari modal. Adapun 10 persen sebagai keuntungan konsorsium, dan 10 persen sisanya untuk membayar fee bagi DPR dan Kementerian Dalam Negeri

Pada bagian lain, bantahan OD juga dilakukan oleh dua anggota DPR periode 2009-2014, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah yang turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK. Keduanya, sama-sama membantah mendapat aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Numan lebih dulu keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 14.25 WIB. Dia mengatakan penyidik meminta konfirmasi pembahasan proyek e-KTP di DPR. Politisi PPP itu mengatakan seluruh pembahasan proyek e-KTP dengan Komisi II DPR saat itu telah disampaikan ke penyidik. Dia pun enggan menjelaskan detil perihal pembahasan yang dimaksud.

Sementara itu, disinggung soal penerimaan uang saat dirinya menjabat sebagai ketua kelompok fraksi PPP di Komisi II DPR dia membantah. “Tidak ada. Saya cuma ditanya karena Kapoksi saya. Dari PPP ada sembilan Kapoksi, yang sejak awal diduga saya menerima USD 37.000 dan itu ternyata saya tanyakan siapa yang ucap ternyata enggak ada,” ujar Numan .

Dia enggan berkomentar lagi perihal materi pemeriksaan yang diajukan penyidik kepadanya.
Sikap sama ditunjukan Jafar Hafsah. Kapoksi di Komisi II dari fraksi Partai Demokrat itu juga membantah menerima uang terkait proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Pada minggu ini, pemeriksaan terkait kasus E-KTP untuk mendalami peran sejumlah anggota DPR yang terkait dengan kasus e-KTP. “Minggu ini kami mendalami kluster politik,” ujar Febri seraya menambahkan, penyidik hendak mengklarifikasi proses pembahasan proyek e-KTP dan dugaan aliran dana pada sejumlah pihak. (psn/ts/sbr)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Utama

“Natal Membawa Hidup”

Ibadah Natal Kolom 1 GYMC Direfleksikan Lewat Fragmen

IBADAH Perayaan Natal Kolom 1 Jemaat GMIM Yesus Memberkati Citraland (GYMC), bertempat di Kediaman Keluarga Sualang Karawoan, Sabtu (08/12/2018), direfleksikan lewat pementasan fragmen dan musikal bertemakan “Natal Membawa Hidup”.

ASM membawakan lagu Natal.

Pemasangan lilin natal.

Menariknya, pementasan drama Natal dimainkan sebagian besar oleh anggota kolom 1 dengan melibatkan unsur BIPRA (Bapa, Ibu, Pemuda/Remaja dan Anak Sekolah Minggu).

Seluruh anggota jemaat kolom 1 GYMC.

Diakhir ibadah, turut dibagikan diakonia untuk para pelsus, sekuriti dan petugas cleaning service. Pnt Careig Naichel Runtu SIP dalam sambutannya mewakili BPMJ GYMC menyatakan, berbagi kasih yang dilakukan jemaat kolom 1, merupakan hakiki dari spirit Natal itu sendiri.

Pemberian diakonia.

Penatua Kolom 1, Arther Ngantung didamping Syamas Feibe Karawaoan dalam kesempatan itu menyatakan, terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh undangan yang hadir, terlebih khusus seluruh anggota jemaat kolom 1 yang telah memberi diri bersama panitia HRG untuk menyukseskan perayaan natal pertama kolom tersebut. (ts/*)

Continue Reading

Berita Utama

Belanda Ingin Tutup 4 Penjaranya karena Tidak Ada Lagi Tahanan

PEMERINTAH Belanda berencana menutup empat penjaranya, karena tidak lagi punya tahanan. Pertimbangan penutupan ini adalah berdasarkan catatan angka kejahatan terendah sejak 1980.

Badan nasional statistik CBS dalam data yang dirilis pada awal 2018 ini menyebutkan, hanya terdapat 49 kejahatan per 1.000 penduduk.

Sejak 2013 lalu, pemerintah Belanda melaporkan bahwa mereka telah menutup 28 penjaranya. Tutupnya penjara-penjara ini adalah sebuah pertanda bahwa tidak lagi banyak orang yang melanggar hukum di Belanda.

Bahkan, pemerintah sempat mencari segala cara agar penjaranya tidak ditutup dengan bekerja sama dengan pemerintahan Norwegia untuk menampung tahanan dari negara yang terkenal dengan keindahan auroranya itu.

Turunnya jumlah tahanan di Belanda ini tidak lepas dari cara mereka memperlakukan tahanan. BBC mencatat kalau tidak sampai 10% tahanan yang kembali di tangkap dan dijebloskan ke penjara dalam kurun waktu dua tahun setelah dilepaskan. (kps/ts)

Continue Reading

Berita Utama

“Pohon Terang” Berusia 80 Tahun itu Akhirnya Dilepas Steve….

Steve dan pohon natal bersejarah di keluarganya

SEJAK Tahun 1937 hingga saat ini, Keluarga Steve Rose memiliki tradisi setiap natal menggunakan “Pohon Terang” (Pohon Natal) yang sama.

Pohon natal itu sudah berusia 80 tahun dan dipakai keluarga ini setiap tahunnya sebagai dekorasi menyambut natal.

Namun Steve Rose (74), kini akan segera melelang pohon natal tua bersejarah di keluarganya itu. Pohon natal itu merupakan pohon natal versi pertama di dunia yang diproduksi masal untuk komersial 80 tahun silam.

Steve merasa sudah saatnya tradisi keluarga yang tinggal di Woolworths itu segera ditinggalkan.

“Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan memberi orang lain kesempatan untuk pohon Natal yang sederhana ini”.

Pohon natal itu akan dijual bersama lampu-lampunya Mr Rose beserta pernak-perniknya, dan diperkirakan senilai £ 200-300.

Guru biologi yang sudah pensiun ini mengaku, harus melepas ‘barang pusakanya’, karena dia tidak memiliki anak untuk diwariskan pohon natal itu. (sbr/ts)

 

Continue Reading

Berita Utama

Wawali Manado: Tidak Ada Main Mata di Seleksi CPNS Manado

Wakil Walikota Manado, Mor Bastiaan.

TIDAK ada main mata dan sistem jatah-jatahan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Manado 2018. Semua dilakukan secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Hal ini ditegska  Wakil Walikota (Wawali) Manado Mor Dominus Bastiaan SE.

Saat ini selemsi menghasilkan 50 peserta seleksi yang dinyatakan lulus Passing Grade, dan 149 lainnya bakal lulus dengan sistem Ranking nantinya.

“Seleksi CPNS Kota Manado beberapa waktu lalu telah dilakukan se-transparan mungkin. Tidak ada main mata apalagi jatah-jatahan, karena hasil penilaian dalam seleksi CPNS tersebut ditentukan melalui sistem. Jadi tidak ada intervensi untuk menentukan siapa-siapa yang lulus,” tukas Wawali Mor Bastiaan, Senin (03/12/2018).

Menurutnya, sering kali terjadi salah pemahaman dan salah pengertian di tengah masyarakat, karena informasi yang disampaikan kurang transparan dan tidak mudah dimengerti.

Oleh sebab itu, Wawali mengajak masyarakat untuk melihat informasi penerimaan CPNS di website Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado.

Wawali Mor Bastiaan menambahkan, bagi mereka yang lulus Passing Grade, masih harus melanjutkan pada tahapan berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. “Jadi meski para peserta CPNS sudah lulus Passing Grade, bukan tidak mungkin mereka tidak direkrut karena batasan jumlah formasi yang ada,” ujar Wawali Mor.

Kepala BKD Manado Corry Tendean SH menjelaskan, alokasi formasi yang diberikan pemerintah pusat untuk Kota Manado pada penerimaan CPNS tahun 2018, sebanyak 199 formasi. Sedangkan mereka yang lulus Passing Grade dalam SKD yakni 50 orang. Dalam SKB nanti, terdapat 323 peserta yang terdiri dari 50 peserta yang lulus Passing Grade dan 273 peserta Ranking. “Dari 50 peserta yang lulus Passing Grade, ada 9 yang gugur karena kelebihan peserta,” jelas Tendean. (hms/ts)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: