Connect with us

Berita Utama

Diperiksa KPK 5 Jam, Olly Bantah Adanya Mark Up E-KTP

Usai menjalani pemeriksaan KPK, Olly Dondokambey melayani pertanyaan wartawan.

GUBERNUR Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Banggar DPR, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi E-KTP.

Sekitar lima jam lamanya Olly diperiksa KPK. Dia datang sekitar Pukul 10.00 WIB pagi tadi (09/01/2018) dan meninggalkan gedung KPK Pukul 15.30 WIB. Lamanya pemeriksaan terhadap OD karena dia harus memberi keterangan dalam dua BAP.

Yakni terkait keterangan dua nama terkait kasus E-KTP, masing-masing Dirut Quadra Solution, Anang Sugiana dan mantan Anggota DPR, Markus Nari. “Iya makanya ini rada lama (pemeriksaan), soalnya tadi ada dua BAP. Yang ditanya tadi mengenai Anang sama Markus Nari,” jelas OD.

Bendum DPP PDIP ini menegaskan, tidak ada lobi dan aliran dana ke badan anggaran (Banggar) DPR saat program KTP elektronik berlangsung. “Nggak ada lobi-lobian ke Banggar masalah dana. Mana ada (lobi dan aliran dana) dilolosin,” kata Olly usai diperiksa KPK di Gedung KPK.

Dia juga menekankan, bahwa tidak terjadi mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). “Mana ada orang mark up anggaran di DPR. DPR itu cuma setujui undang-undang saja kok,” ujar Olly seusai menjalani pemeriksaan.

Menurut Olly, tidak ada masalah dalam pembahasan anggaran di DPR. Sebab, proyek dan anggaran e-KTP sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Jaksa KPK meyakini kebenaran adanya aliran dana korupsi e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.
Beberapa di antaranya adalah Marzuki Alie, Olly Dondokambey dan anggota Banggar DPR lainnya.
Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017) lalu.

Menurut jaksa, adanya aliran uang untuk anggota Banggar DPR telah sesuai dengan keterangan para saksi dan didukung bukti petunjuk. Misalnya, keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menyebut bahwa Marzuki Alie dan sejumlah anggota Banggar menerima uang.

Salah satu terdakwa yang telah divonis bersalah, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong mengakui bahwa benar telah terjadi penggelembungan harga dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut Andi, mark up tersebut merupakan kerugian negara dari anggaran total senilai Rp 5,9 triliun.

Menurut Andi, barang-barang dalam proyek pengadaan e-KTP dibuat lebih mahal 10 persen. Konsorsium akan mendapat keuntungan jika barang yang dibeli berasal langsung dari pabrik.

Andi mengatakan, berdasarkan perhitungan, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) akan mendapat selisih 20 persen dari modal. Adapun 10 persen sebagai keuntungan konsorsium, dan 10 persen sisanya untuk membayar fee bagi DPR dan Kementerian Dalam Negeri

Pada bagian lain, bantahan OD juga dilakukan oleh dua anggota DPR periode 2009-2014, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah yang turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK. Keduanya, sama-sama membantah mendapat aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Numan lebih dulu keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 14.25 WIB. Dia mengatakan penyidik meminta konfirmasi pembahasan proyek e-KTP di DPR. Politisi PPP itu mengatakan seluruh pembahasan proyek e-KTP dengan Komisi II DPR saat itu telah disampaikan ke penyidik. Dia pun enggan menjelaskan detil perihal pembahasan yang dimaksud.

Sementara itu, disinggung soal penerimaan uang saat dirinya menjabat sebagai ketua kelompok fraksi PPP di Komisi II DPR dia membantah. “Tidak ada. Saya cuma ditanya karena Kapoksi saya. Dari PPP ada sembilan Kapoksi, yang sejak awal diduga saya menerima USD 37.000 dan itu ternyata saya tanyakan siapa yang ucap ternyata enggak ada,” ujar Numan .

Dia enggan berkomentar lagi perihal materi pemeriksaan yang diajukan penyidik kepadanya.
Sikap sama ditunjukan Jafar Hafsah. Kapoksi di Komisi II dari fraksi Partai Demokrat itu juga membantah menerima uang terkait proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Pada minggu ini, pemeriksaan terkait kasus E-KTP untuk mendalami peran sejumlah anggota DPR yang terkait dengan kasus e-KTP. “Minggu ini kami mendalami kluster politik,” ujar Febri seraya menambahkan, penyidik hendak mengklarifikasi proses pembahasan proyek e-KTP dan dugaan aliran dana pada sejumlah pihak. (psn/ts/sbr)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Utama

Omset Menurun, GD Manado Pangkas Karyawan

Manado-Tempat Hiburan Malam (THM) Good Day Manado yang terletak di komplex Marina Plaza diduga mengalami ‘kerugian’ diawal tahun 2019. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya budjet hingga pengurangan karyawan harus menjadi langkah alternatif.

Tidak hanya itu saja, pemangkasan karyawan tersebut bisa dibilang mulai berkurangnya animo pengunjung. Betapa tidak, THM yang diketahui beroperasional selama seminggu full yakni dari senin sampai minggu, belakangan mulai redup dengan hilangnya sejumlah talent berpotensi diatas panggung.

“Kurang omzet di hari minggu, jadi owner (Ci) bilang kurangi dulu dihari minggu,” kata Hendra selaku Manager GDM beberapa waktu lalu.

Dan sesuai informasi yang dirangkum media ini bahwa, pengurangan juga dilakukan oleh pengelola di hari-hari yang lain.

“Saya dihubungi manager, kalau jadwal saya di hari rabu jangan masuk dulu, dengan alasan kurang budjet dihari itu,” kata salah-satu personil panggung yang enggan namanya dipublish.

Meski begitu, GDM terus meningkatkan kreatifitas lewat even untuk memulihkan kembali kepercayaan para penikmat hiburan malam di Kota Manado pada khususnya. (red)

Continue Reading

Berita Utama

Terkait PTSL, Saafa: Pemkot Jangan Berpangku Tangan

Syarifudin Saafa saat menerima aspirasi warga

Manado-Anggota DPRD Manado Syarifudin Saafa menerima aspirasi warga yang mempertanyakan soal program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (Pendaftaran Tanah Sertifikasi Langsung) yang mengratiskan kepengurusan dari masyarakat.

Informasi yang dirangkum media ini, warga yang memadati ruangan Komisi I DPRD Manado itu masing-masing membawa dokumen dan berkas kepengurusan tanah. Meski hanya seorang diri tanpa rekan-rekan anggota komisi bidang Hukum dan Pemerintahan itu, Saafa mengaku selalu menerima aspirasi warga dengan jumlah yang banyak.

“Saya seorang diri dan selalu menerima aspirasi warga yang datang dengan jumlah banyak, tapi tidak apa, mungkin yang lain sibuk,” ucap Ketua DPD PKS Sulut itu.

“Pemerintah akan mengakomodasi bekerjasama dengan pertanahan untuk membuka posko di kantor kelurahan. Karena target di tahun 2019, 21 ribu bidang tanah di kecamatan singkil-mapanget,” ujar Saafa Selasa (12/02) saat diwawancarai media ini.

Saafa sendiri menegaskan bahwa, pemerintah seharusnya lakukan administrasi mobile di tiap kampung terkait dengan PTSL tersebut.
“Saya menghimbau agar pemerintah kota bisa lebih proaktif, jangan berpangku tangan. Kasihan masyarakat harus terus mempertanyakan program pemerintah,” tegas Saafa. (rol)

Continue Reading

Berita Utama

Komisi I DPRD Sulut Bakal Panggil PP Pemilu

Ferdinan Mewengkang

Sulut-Jelang Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) Adi Pangelu menegaskan, aturan bagi setiap peserta pemilu sudah jelas, dan dimintakan untuk dipatuhi. Lebih khusus menurutnya soal kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti tempat ibdah dan pendidikan.

Lebih lanjut dijelaskan Pangelu bahwa, sosialisasi yang dilakukan peserta pemilu selama tidak melanggar aturan nomor 07 tahun 2017 poin 280 tidak akan menjadi masalah.

“Sah-sah saja kalau itu tidak melanggar. Sifatnya tidak melakukan kampanye saja. Kalau hanya ajakan untuk mengingatkan kewajiban para pemilih,” tandas Pangelu Selasa (12/02) di Manado.

Pangelu sendiri memastikan akan menindak tegas peserta pemilu yang melanggar aturan tersebut. “Tindakan tegas sudah pasti. Dan itu akan dilakukan sesuai tahapannya masing-masing,” ucap Pangelu saat diwawancarai media ini. (rol)

Continue Reading

Berita Utama

Musisi Ini Rayakan HUT di Tengah Genangan Air

Manado-Musisi sekaligus pencipta lagu Taleng Tanggo merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 44 tahun dengan situasi memiriskan. Tepat dihari itu, rumahnya yang terletak di Kelurahan Mahawu lingkungan III tersebut terendam banjir.

Taleng Tanggo (Musisi dan Pencipta Lagu)

Tidak tanggung-tanggung, akibat kejadian itu, seluruh barang yang berada didalam rumah lenyap terbawa arus. Meski begitu, Tanggo sapaan akrabnya merasa bersyukur karena keluarga semuanya dalam keadaan selamat. “Abis samua kita pe barang-barang dirumah. tapi Alhamdulilah keluarga selamat, masih ada beberapa baju kerja yang tersisa,” kata Tanggo.

Akan hal itu, sejumlah ucapan belasungkawa datang dari rekan-rekan musisi dan seniman sulut. Bahkan rencananya akan meggelar ajang bakti sosial guna meringankan beban. Tanggo sendiri menyampaikan terima kasih atas ucapan belasungkawa, sekaligus ucapan selamat dari sejumlah kalangan pencinta musik.

“Terima kasih untuk ucapannya. Selain hanya bisa meminta ampun, Alhamdulilah juga bisa bertambah umur, ini teguran buat kita,” tandas lelaki berambut gondrong tersebut menutup. (rol)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: