Connect with us

Pemprov Sulut

Setnov Sebut Nama Politikus PDIP Ini

Dari Sidang Kasus Korupsi E-KTP

SEJUMLAH politisi PDIP disebutkan Setya Novanto (Setnov) menerima dana e-KTP. Salah satu di antaranya Arif Wibowo. Menurut Setnov uang yang diterima Arif diterima dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Jumlahnya sebesar US$ 350 ribu.

“Untuk Arif yang menyerahkan itu Sugiharto ke rumahnya membawa 350 ribu dolar dengan tas hitam,” kata Setya saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan bos PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 21 Mei 2018.

Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Pengadilan telah memvonis dirinya bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.

Mulanya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Setya pernah membuat kronologi aliran dana korupsi e-KTP ke sejumlah politikus Senayan. Setya membuat kronologi itu saat mengajukan diri sebagai justice collaborator ke KPK.

Menurut jaksa sebagaimana dilansir tempo.co, dalam kronologi tersebut Setya menjelaskan ada aliran dana untuk beberapa politikus, yakni Olly Dondokambey sebanyak US$ 500 ribu, Tamsil Linrung US$ 500 ribu, Mirwan Amir US$ 500 ribu, Melchias Mekeng US$ 500 ribu, Arif Wibowo US$ 250 ribu, Chairuman Harahap US$ 500 ribu dan Jafar Hafsah US$ 250 ribu.

Namun, Setya menganulir pernyataannya tersebut. Setya mengatakan informasi mengenai aliran dana ke anggota DPR yang benar dimiliki keponakannya, Irvanto Pambudi Cahyo. Irvanto dalam beberapa kesempatan kerap disebut berperan kurir uang e-KTP untuk anggota parlemen Senayan.

Sementara soal informasi adanya uang untuk Arif, Setya Novanto mengatakan mengetahuinya dari Sugiharto. Dia bilang telah mengkonfirmasi hal itu kepada Sugiharto dua pekan lalu. Menurut dia, Sugiharto membenarkan. “Iya benar saya yang memberikan pada Arif itu,” kata Setya menirukan Sugiharto.

Saat bersaksi dalam persidangan Setya Novanto pada 19 Februari 2018, Arif Wibowo membantah menerima duit e-KTP. Ia mengaku baru saja menjadi anggota dewan saat pembahasan proyek e-KTP dilakukan di Senayan. “Sakit kepala saya. Saya nangis. Waktu itu saya masih anggota (DPR) baru dan saya tidak mengerti lebaran politik itu bagaimana,” kata dia saat itu. (tmc/*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Utama

Provinsi Pakai APBD Bantu Korban Gempa Palu

SEJUMLAH provinsi telah menyiapkan bantuan untuk korban gempa di Palu-Donggala dan sekitarnya. Bantuan ini diplot dari dana APBD. Penggunaan dana APBD itu juga merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo dalam pesan radiogramnya berharap semua daerah menggunakan dana APBD untuk menyumbang warga Palu. “Bahwasanya radiogram itu sebagai payung hukum, daerah lain bisa mengeluarkan anggaran bencananya,” kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (01/10/2018).

“Sisihkanlah anggaran bencana itu untuk disumbangkan kepada saudara kita yang terkena musibah,” kata Tjahjo. Menurut Tjahjo, seusai radiogram diterima seluruh kepala daerah, sejumlah kepala daerah langsung membantu masyarakat Palu.

Beberapa provinsi yang sudah menyumbang di antaranya Pemprov Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Jawa Timur. Sedangkan Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey memberikan bantuan Rp1 Miliar. (scm/sbr)

Continue Reading

Pemprov Sulut

ORARI Gelar Special Call “HUT Provinsi Sulut ke-54”

Kegiatan Special Call yang dilakukan Amatir Radio asal Sulawesi Utara.

GUNA memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara ke-54 (23 September 2018), Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Sulawesi Utara menggelar kegiatan Special call Internasional “The 54Th Anniversary of North Sulawesi Province” dengan Callsign (Nama Panggilan) YB54SU yang dilaksanakan tanggal 22 hingga 23 September 2018.

Menurut Ketua ORARI Daerah Sulut Ivan Sarundajang (YC8SIV) yang disampaikan melalui John Rembet (YB8QF) selaku Sekretaris Orda Sulut, kegiatan Special Call Internasional ini merupakan sarana latih diri sekaligus meningkatkan kemampuan anggota ORARI pada umumnya, serta menanamkan rasa bangga, ikut memiliki, dan cinta terhadap ORARI sebagai satu satunya wadah bagi amatir radio Indonesia.

Selain mempunyai nilai strategis pada kegiatan amatir radio, juga sekaligus mempromosikan Pesona wisata Daerah Sulawesi Utara kepada amatir radio mancanegara, karena stasiun amatir radio yang berhasil berkomunikasi dengan stasiun khusus YB54SU akan dikirimkan/mendapatkan Special QSL Card (kartu unik yang didesain khusus dengan gambar yang berlatar belakang pesona wisata Sulawesi Utara).

Kegiatan hari pertama dimulai pada pukul 11:00 UTC (19:00 Wita) yang dilanjutkan pada hari kedua pada pukul 08:00 UTC (16:00 WITA) s.d 16:00 UTC (24:00 Wita) berhasil melakukan komunikasi dengan 1161 Stasiun Indonesia maupun mancanegara.

Stasiun amatir radio komunikasi yang berhasil berkomunikasi dengan stasiun YB54SU menyampaikan laporan readibility dan signal transmisi yang diterima dengan mengucapkan password ‘’Selamat Hari Jadi Provinsi Sulawesi Utara ke 54.’’

Dalam Kegiatan ini Stasiun Khusus YB54SU memancar dari beberapa Stasiun Hari pertama Operator YB8UM, YC8SHY dan YC8RVI pada Band 2m Mode Phone, Hari Kedua pada stasiun tersebar pertama dari Kepulauan Talaud dengan Operator YB8UTI_ Arfan M. Rauf pada Band 20m Mode RTTY, kedua Kepulauan Sangihe Operator YB8TDK_Arnold Panawar Band 40m Mode Phone, Ketiga Kota Bitung Operator YB8RW_ SYARIEFUDIN SYAH pada Band 20m, 40m Mode CW (morse), keempat Kota Manado Operator YB8UM_ MUHAMMAD YUSUF NANU pada Band 40m Mode RTTY/PSK dan Operator YB8QF_John Rembet pada Band 20m Mode Phone.

Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena itu akan menjadi agenda rutin bagi ORARI Daerah Sulawesi Utara, untuk itu kedepan akan lebih melibatkan seluruh ORARI Lokal se Sulawesi Utara untuk menciptakan penggiat Special Call.(ts/sbr)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Pelantikan ROR Cs Digelar di Gedung DPRD Sulut

SETELAH sebelumnya sempat beredar kabar pelantikan lima pasangan kepala daerah terpilih di Sulut akan digelar di Graha Bumi Beringin esok (25/09/2018), kini kabar terbaru menyebutkan pelantikan tersebut bakal dilangsungkan di Gedung DPRD Sulut.

Sebagaimana undangan yang diteken Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS menyebutkan, pelantikan hasil Pilkada 2018 di lima kabupaten/kota Sulut itu akan dimulai Pukul 09.00 WITA. Selain pelantikan dan pengambilan sumpah kepala daerah, akan dirangkaikan dengan pelantikan ketua penggerak PKK.

Lima pasangan kepala daerah (Minahasa, Minahasa Tenggara, Sitaro, Kotamobagu dan Bolmut) terpilih di Pilkada 2018 yang akan dilantik esok, masing-masing Royke O Roring (ROR)-Roby Dondokambey sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, James Sumendap-Jesaja J.O. Legi (Mitra), Tatong Bara-Nayodo Koerniawan (Kotamobagu), Depri Pontoh-Amin Lasena (Bolmut), Evangelian Sasingen-John H. Palandung (Sitaro). Sedangkan pasangan Elly E. Lasut-Moktar A. Paparaga yang memenangkan Pilkada Talaud akan dilantik tersendiri. (ts/sbr)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Kakanwil BPN Sulut: Pembayaran Tidak Disaksikan Panitia

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Ringroad 3 Diduga Inprosedural

Kakanwil BPN Sulut, Freddy Kolintama.

ADANYA dugaan pembayaran inprosedural ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan ringroad 3 (Winangun-Kalasey), makin terkuak. Kakanwil BPN (Badan Pertanahan Negara) Sulawesi Utara, Freddy Kolintama selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan, ketika dikonfirmasi Selasa (18/09/2018), mengakui bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap salah satu warga dengan nilai Rp6 Miliar, tidak disaksikan pihaknya atau tim dalam kepanitiaan.

“Kami tahu nominalnya Rp6 Miliar, namun waktu dibayarkan tidak disaksikan panitia. Awalnya kami sarankan pembayaran itu dititip lewat pengadilan,” ungkap Kolintama yang ditemui seusai menghadiri seminar di Fakultas Hukum Unsrat.

Seperti diketahui, pantia pembebasan lahan itu sendiri terdiri dari unsur BPN, Polda, Kejaksaan, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Utara. Panitia pengadaan tanah ini memiliki dua satgas yang tugasnya masing-masing untuk pengukuran bidang tanah yang kemudian dipetakan, berikut satgas satunya bertugas dalam pengumpulan data yuridis untuk mendaftar tanah secara normatif, di antaranya soal siapa yang punya aset tanah.

Kedua data ini kemudian diambil tim apraisal untuk dinilai ganti ruginya. Setelah dinilai keluar penetapan yang sebelumnya sudah dipublikasikan di desa. Dan kemudian Ketua Panitia bikin penetapan. Setelah semua prosedur diikuti, pihak pembayaran ganti rugi yang diambil dari dana APBD ini dilakukan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Pertanahan Sulawesi Utara.

Namun dalam pembayaran harus diketahui dan disaksikan tim panitia. “Bahkan dalam proses pembayaran perlu diambil dokumentasi (foto) antara pihak yang dibayarkan (pemilik tanah) dengan panitia,” tambah sumber yang berkompeten.

Terkait pembayaran ganti rugi tanah yang dibayarkan kepada Ny Pioh, hal ini tidak jalan, karena Dinas Perkim diduga membayar tanpa disaksikan tim panitia, termasuk Kakanwil BPN selaku ketua panitia pembebasan lahan ringroad 3. Kasus ini terkuak setelah Conny Rumondor, selaku pemegang sertifikat tanah yang sah mengklaim bahwa pihak Perkim salah dalam melakukan pembayaran.

Sebuah sumber terpercaya mengatakan, memang sejak awal panitia ketika mengundang warga pemilik tanah untuk musyawarah, tidak menyebutkan nama Ny Pioh sebagai terundang sebagai pemilik tanah. “Karena masih belum jelas kepemilikan tanah tersebut, maka disebutkan pihak NN. Jadi bukan disebut Ny Pioh atau Conny Rumondor,” ungkap sumber yang tahu pasti duduk persoalan kasus tersebut.

Disayangkannya juga, kata sumber, ada pihak tertentu disinyalir secara diam-diam mengambil berkas dari pemilik tanah tanpa sepengetahuan tim pembebasan tanah sampai kemudian proses pembayarannya tanpa disaksikan tim panitia.

Diketahui, pembayaran tanah terhadap Ny Pioh, Maret 2018 lalu. Namun belakangan, ada klaim dari pemilik tanah Conny Rumondor yang telah mengajukan dokumen sahih atas kepemilikan tanah yang dibebaskan tersebut.

Kepala Dinas Perkim Sulut, JE Kenap ketika dikonfirmasi mengakui adanya klaim dari Conny Rumondor, beberapa bulan setelah pihaknya melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut kepada Ny Pioh. Namun Kenap menegaskan, hal itu bukan berarti terjadi kesalahan pembayaran.

“Kami pada prinsipnya tidak melakukan kesalahan pembayaran, karena itu dibayarkan setelah melalui proses dan ketentuan yang ada,” katanya seraya mengatakan, sebelum dibayarkan tanah tersebut melalui proses admnistrasi dan rekomendasi pihak terkait termasuk BPN, termasuk keterangan pemerintahan setempat dalam hal ini lurah dan kepala desa. “Itu sesuai data dan rekom dari pihat berwenang.”

Ketika ditanyai bagaimana jika yang benar bahwa pemilik sah adalah pihak lain, Kenap mengatakan hal itu nantinya akan ada proses pembuktian. “Soal apakah itu salah bayar terkait pelaporan yang ada, kita akan lihat pada pembuktian sebentar. Yang pasti kami telah mengikuti proses sesuai ketentuan sebelum dibayarkan. Jadi jika sudah sesuai prosedur yang masuk ke kami, tentu kami bayarkan,” ungkapnya seraya menambahkan, waktu pembayaran pihaknya melihat bahwa surat-surat lengkap dan pemilik yang dibayarkan tinggal (menguasai) lahan tersebut.

Sementara soal jumlah pembayaran yang sempat disebut tidak mencapai Rp6 Miliar, Kenap membantahnya. Ditegaskan, bahwa pembayaran atas lahan sesuai ketentuan, baik jumlah dan prosedurnya. “Soal isu hanya dibayarkan Rp3 Miliar dari Rp6 Miliar, tidak betul itu. Semuanya terang benderang,” tukasnya. (ts/*)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: