Connect with us

Pemprov Sulut

Kakanwil BPN Sulut: Pembayaran Tidak Disaksikan Panitia

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Ringroad 3 Diduga Inprosedural

Kakanwil BPN Sulut, Freddy Kolintama.

ADANYA dugaan pembayaran inprosedural ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan ringroad 3 (Winangun-Kalasey), makin terkuak. Kakanwil BPN (Badan Pertanahan Negara) Sulawesi Utara, Freddy Kolintama selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan, ketika dikonfirmasi Selasa (18/09/2018), mengakui bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap salah satu warga dengan nilai Rp6 Miliar, tidak disaksikan pihaknya atau tim dalam kepanitiaan.

“Kami tahu nominalnya Rp6 Miliar, namun waktu dibayarkan tidak disaksikan panitia. Awalnya kami sarankan pembayaran itu dititip lewat pengadilan,” ungkap Kolintama yang ditemui seusai menghadiri seminar di Fakultas Hukum Unsrat.

Seperti diketahui, pantia pembebasan lahan itu sendiri terdiri dari unsur BPN, Polda, Kejaksaan, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Utara. Panitia pengadaan tanah ini memiliki dua satgas yang tugasnya masing-masing untuk pengukuran bidang tanah yang kemudian dipetakan, berikut satgas satunya bertugas dalam pengumpulan data yuridis untuk mendaftar tanah secara normatif, di antaranya soal siapa yang punya aset tanah.

Kedua data ini kemudian diambil tim apraisal untuk dinilai ganti ruginya. Setelah dinilai keluar penetapan yang sebelumnya sudah dipublikasikan di desa. Dan kemudian Ketua Panitia bikin penetapan. Setelah semua prosedur diikuti, pihak pembayaran ganti rugi yang diambil dari dana APBD ini dilakukan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Pertanahan Sulawesi Utara.

Namun dalam pembayaran harus diketahui dan disaksikan tim panitia. “Bahkan dalam proses pembayaran perlu diambil dokumentasi (foto) antara pihak yang dibayarkan (pemilik tanah) dengan panitia,” tambah sumber yang berkompeten.

Terkait pembayaran ganti rugi tanah yang dibayarkan kepada Ny Pioh, hal ini tidak jalan, karena Dinas Perkim diduga membayar tanpa disaksikan tim panitia, termasuk Kakanwil BPN selaku ketua panitia pembebasan lahan ringroad 3. Kasus ini terkuak setelah Conny Rumondor, selaku pemegang sertifikat tanah yang sah mengklaim bahwa pihak Perkim salah dalam melakukan pembayaran.

Sebuah sumber terpercaya mengatakan, memang sejak awal panitia ketika mengundang warga pemilik tanah untuk musyawarah, tidak menyebutkan nama Ny Pioh sebagai terundang sebagai pemilik tanah. “Karena masih belum jelas kepemilikan tanah tersebut, maka disebutkan pihak NN. Jadi bukan disebut Ny Pioh atau Conny Rumondor,” ungkap sumber yang tahu pasti duduk persoalan kasus tersebut.

Disayangkannya juga, kata sumber, ada pihak tertentu disinyalir secara diam-diam mengambil berkas dari pemilik tanah tanpa sepengetahuan tim pembebasan tanah sampai kemudian proses pembayarannya tanpa disaksikan tim panitia.

Diketahui, pembayaran tanah terhadap Ny Pioh, Maret 2018 lalu. Namun belakangan, ada klaim dari pemilik tanah Conny Rumondor yang telah mengajukan dokumen sahih atas kepemilikan tanah yang dibebaskan tersebut.

Kepala Dinas Perkim Sulut, JE Kenap ketika dikonfirmasi mengakui adanya klaim dari Conny Rumondor, beberapa bulan setelah pihaknya melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut kepada Ny Pioh. Namun Kenap menegaskan, hal itu bukan berarti terjadi kesalahan pembayaran.

“Kami pada prinsipnya tidak melakukan kesalahan pembayaran, karena itu dibayarkan setelah melalui proses dan ketentuan yang ada,” katanya seraya mengatakan, sebelum dibayarkan tanah tersebut melalui proses admnistrasi dan rekomendasi pihak terkait termasuk BPN, termasuk keterangan pemerintahan setempat dalam hal ini lurah dan kepala desa. “Itu sesuai data dan rekom dari pihat berwenang.”

Ketika ditanyai bagaimana jika yang benar bahwa pemilik sah adalah pihak lain, Kenap mengatakan hal itu nantinya akan ada proses pembuktian. “Soal apakah itu salah bayar terkait pelaporan yang ada, kita akan lihat pada pembuktian sebentar. Yang pasti kami telah mengikuti proses sesuai ketentuan sebelum dibayarkan. Jadi jika sudah sesuai prosedur yang masuk ke kami, tentu kami bayarkan,” ungkapnya seraya menambahkan, waktu pembayaran pihaknya melihat bahwa surat-surat lengkap dan pemilik yang dibayarkan tinggal (menguasai) lahan tersebut.

Sementara soal jumlah pembayaran yang sempat disebut tidak mencapai Rp6 Miliar, Kenap membantahnya. Ditegaskan, bahwa pembayaran atas lahan sesuai ketentuan, baik jumlah dan prosedurnya. “Soal isu hanya dibayarkan Rp3 Miliar dari Rp6 Miliar, tidak betul itu. Semuanya terang benderang,” tukasnya. (ts/*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 PT. Tren Sulut Media Cemerlang l By. MIT

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: