Connect with us

Pemprov Sulut

Kakanwil BPN Sulut: Pembayaran Tidak Disaksikan Panitia

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Ringroad 3 Diduga Inprosedural

Kakanwil BPN Sulut, Freddy Kolintama.

ADANYA dugaan pembayaran inprosedural ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan ringroad 3 (Winangun-Kalasey), makin terkuak. Kakanwil BPN (Badan Pertanahan Negara) Sulawesi Utara, Freddy Kolintama selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan, ketika dikonfirmasi Selasa (18/09/2018), mengakui bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap salah satu warga dengan nilai Rp6 Miliar, tidak disaksikan pihaknya atau tim dalam kepanitiaan.

“Kami tahu nominalnya Rp6 Miliar, namun waktu dibayarkan tidak disaksikan panitia. Awalnya kami sarankan pembayaran itu dititip lewat pengadilan,” ungkap Kolintama yang ditemui seusai menghadiri seminar di Fakultas Hukum Unsrat.

Seperti diketahui, pantia pembebasan lahan itu sendiri terdiri dari unsur BPN, Polda, Kejaksaan, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Utara. Panitia pengadaan tanah ini memiliki dua satgas yang tugasnya masing-masing untuk pengukuran bidang tanah yang kemudian dipetakan, berikut satgas satunya bertugas dalam pengumpulan data yuridis untuk mendaftar tanah secara normatif, di antaranya soal siapa yang punya aset tanah.

Kedua data ini kemudian diambil tim apraisal untuk dinilai ganti ruginya. Setelah dinilai keluar penetapan yang sebelumnya sudah dipublikasikan di desa. Dan kemudian Ketua Panitia bikin penetapan. Setelah semua prosedur diikuti, pihak pembayaran ganti rugi yang diambil dari dana APBD ini dilakukan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Pertanahan Sulawesi Utara.

Namun dalam pembayaran harus diketahui dan disaksikan tim panitia. “Bahkan dalam proses pembayaran perlu diambil dokumentasi (foto) antara pihak yang dibayarkan (pemilik tanah) dengan panitia,” tambah sumber yang berkompeten.

Terkait pembayaran ganti rugi tanah yang dibayarkan kepada Ny Pioh, hal ini tidak jalan, karena Dinas Perkim diduga membayar tanpa disaksikan tim panitia, termasuk Kakanwil BPN selaku ketua panitia pembebasan lahan ringroad 3. Kasus ini terkuak setelah Conny Rumondor, selaku pemegang sertifikat tanah yang sah mengklaim bahwa pihak Perkim salah dalam melakukan pembayaran.

Sebuah sumber terpercaya mengatakan, memang sejak awal panitia ketika mengundang warga pemilik tanah untuk musyawarah, tidak menyebutkan nama Ny Pioh sebagai terundang sebagai pemilik tanah. “Karena masih belum jelas kepemilikan tanah tersebut, maka disebutkan pihak NN. Jadi bukan disebut Ny Pioh atau Conny Rumondor,” ungkap sumber yang tahu pasti duduk persoalan kasus tersebut.

Disayangkannya juga, kata sumber, ada pihak tertentu disinyalir secara diam-diam mengambil berkas dari pemilik tanah tanpa sepengetahuan tim pembebasan tanah sampai kemudian proses pembayarannya tanpa disaksikan tim panitia.

Diketahui, pembayaran tanah terhadap Ny Pioh, Maret 2018 lalu. Namun belakangan, ada klaim dari pemilik tanah Conny Rumondor yang telah mengajukan dokumen sahih atas kepemilikan tanah yang dibebaskan tersebut.

Kepala Dinas Perkim Sulut, JE Kenap ketika dikonfirmasi mengakui adanya klaim dari Conny Rumondor, beberapa bulan setelah pihaknya melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut kepada Ny Pioh. Namun Kenap menegaskan, hal itu bukan berarti terjadi kesalahan pembayaran.

“Kami pada prinsipnya tidak melakukan kesalahan pembayaran, karena itu dibayarkan setelah melalui proses dan ketentuan yang ada,” katanya seraya mengatakan, sebelum dibayarkan tanah tersebut melalui proses admnistrasi dan rekomendasi pihak terkait termasuk BPN, termasuk keterangan pemerintahan setempat dalam hal ini lurah dan kepala desa. “Itu sesuai data dan rekom dari pihat berwenang.”

Ketika ditanyai bagaimana jika yang benar bahwa pemilik sah adalah pihak lain, Kenap mengatakan hal itu nantinya akan ada proses pembuktian. “Soal apakah itu salah bayar terkait pelaporan yang ada, kita akan lihat pada pembuktian sebentar. Yang pasti kami telah mengikuti proses sesuai ketentuan sebelum dibayarkan. Jadi jika sudah sesuai prosedur yang masuk ke kami, tentu kami bayarkan,” ungkapnya seraya menambahkan, waktu pembayaran pihaknya melihat bahwa surat-surat lengkap dan pemilik yang dibayarkan tinggal (menguasai) lahan tersebut.

Sementara soal jumlah pembayaran yang sempat disebut tidak mencapai Rp6 Miliar, Kenap membantahnya. Ditegaskan, bahwa pembayaran atas lahan sesuai ketentuan, baik jumlah dan prosedurnya. “Soal isu hanya dibayarkan Rp3 Miliar dari Rp6 Miliar, tidak betul itu. Semuanya terang benderang,” tukasnya. (ts/*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemprov Sulut

Wagub: Pabrik Sanggupi Naikkan Harga Kopra

Pertemuan Wagub Sulut bersama pihak pabrik.

WAKIL Gubernur Sulut, Steven Kandouw menggelar pertemuan dengan pihak pabrik minyak kelapa, Selasa (04/12/2018). Hal ini terkait masalah harga kopra yang anjlok.

Dalam kesempatan itu, wagub mengetuk pihak pabrik agar bisa menaikkan pembelian harga kopra dari petani, apalagi saat ini masyarakat Sulut akan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Pak Gubernur meminta supaya ada kebijakan dari teman teman pabrikan khusus kopra Sulut ada kenaikan. Ini untuk menolong para petani,” kata Kandouw seperti dilansir blog Humas Pemprov Sulut.

Pihak pabrikan dimintakan dapat menyisihkan keuntungannya, untuk membeli kopra petani. Menarikny, semua perusahaan yang mengikuti pertemuan menanggapi positif permintaan tersebut.

Mereka adalah PT. Cargil Indonesia Indonesia Amurang, PT Salim Ivomas Pratama Bitung, PT Agro Makmur Raya Bitung dan PT Multi Nabati Sulawesi Bitung.

“Puji Tuhan pabrikan menyanggupi, kopra Sulut akan dinaikkan. Untuk itu pusat kantor pendukung yang ada di Medan dan Jakarta, kita sepakat akan ke kantor pusatnya. Kita sudah membuat appointment,” ujar Kandouw.

“Semoga Januari-Februari 2019 sudah jadi normal karena trend di luar negeri memasuki musim dingin, harga kopra akan dinaikkan,” tukasnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudy Mokoginta, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Franky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Hanny Wajong.(hms/ts)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Posting Design “Christmas Festival” Blunder, Kadis Kominfo Beri Klarifikasi

ADANYA posting design baliho kegiatan “Christmas Festival 2018” yang mencantumkan nama Ketua Panitia, Adriana Dondokambey dengan emebel-embel caleg DPR RI, mengundang berbagai sorotan. Pasalnya, dengan penggunaan caleg mengesankan adanya kampanye terselubung dalam kegiatan yang notabene dibiaya oleh APBD Sulut tersebut.

Design itu juga tertera logo Kominfo Sulut (Dinas Komunikasi dan Informatika Sulut) dan logo Pemerintahan Provinsi Sulut dengan jargon Sulut Hebat, disertai gambar Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou. Menanggapi design baliho yang ‘blunder’ tersebut, Kadis Kominfo Sulut Jetty Pulu memberi klarifikasi lewat whats up.

Pulu mengakui ada kesalahan teknis dalam design tersebut. “Dalam design tersebut ada kesalahan teknis redaksi waktu mendownload gambar Ibu Dra Adriana Dondokambey selaku ketua panitia pelaksana, dimana tercantum caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara dan tidak sempat kami edit saat diposting,” kata Pulu.

Seperti diketahui, design baliho yang diakui telah diposting tanpa diedit itu telah disebar di beberapa media sosial pada Pkl 08.10 Wita pagi pada Jumat 30 November 2018.

Pulu melanjutkan, ketika design itu sudah dipsoting, pihaknya menerima masukan agar sebaiknya penyebutan caleg DPR RI pada Dra Adriana Dondokambey dihilangkan. “Saat itu kami menyadari kesalahan dan tepat pada jam 09.54, kami perbaiki (design baliho, red) dan memposting kembali perbaikannya,” aku Pulu sembari menambahkan, terkait kesalahan yang disebutnya teknis ini, pihaknya sudah mengundang beberapa media untuk memberikan klarifikasi. (ts/sbr)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Sulut Tolak Sawit, Ini Instruksi Jokowi !

Hutan dirusaki demi perkebunan sawit.

WARGA Sulawesi Utara menolak masuknya perkebunan kelapa sawit di Bumi Nyiur Melambai, karena dinilai akan merusak lingkungan hidup di daerah ini. Bagi siapa yang memasukan atau memberi izin sawit masuk Sulut, bukan bertolak belakang dengan aspirasi warga, namun melawan aturan karena Presiden Jokowi sendiri sudah melakukan moratorium terhadap adanya perkebunan kelapa sawit yang berdampak pengurasakan hutan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit dan diatur lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken pada 19 September 2018.

Inpres ini lahir dalam rangka meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Inpres, Joko Widodo meminta para menteri melakukan sejumlah hal.

Perintah Jokowi lewat inpres itu, pertama, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas kelapa sawit. Pada pelaksanaannya, menteri melakukan kegiatan berupa verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU).

Selanjutnya, menetapkan standar umum kompilasi data, serta melakukan sinkronidasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berkaitan dengan kesesuaian meliputi perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU.

Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Penundaan ini ditujukan kepada permohonan baru, permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang produktif, dan permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.

Ketiga, Menteri Pertanian menyusun dan verifikasi data dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang mencakup nama dan nomor, lokasi dan luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.

Keempat, Menteri Agraria dan Tata Ruang menyusun dan verifikasi data HGU yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.

Kelima, Menteri Dalam Negeri membina dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Keenam, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan kecuali diatur dalam Diktum Kedua angka 2 Inpres ini.

Diktum Kedua angka 2 ialah, penundaan dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Ketujuh, meminta Gubernur melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan kecuali yang diatur dalam Diktum Kedua angka 2.

Kedelapan, Bupati/Walikota melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum 2 angka 2.

Kesembilan Inpres ini meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melapor ke Presiden secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Pada Diktum kesebelas, disebutkan penundaan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, dilakukan paling lama 3 tahun sejak Inpres ini dikeluarkan. (dtf/sbr)

Continue Reading

Pemprov Sulut

Sulut Masuk 5 Besar Pengangguran Tertinggi

INI data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dan Sulawesi Utara masuk pada posisi tertinggi lima besar. Peringkat pertama berada di Banten. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut mencapai 8,52 persen.

“Tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,52 persen,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (05/11/2018).

Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka hingga Agustus 2018 memang menurun hingga 5,34 persen. Namun, di sejumlah daerah masih terdapat jumlah pengangguran yang cukup tinggi.

Adapun lima besar provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Banten sebesar 8,52 persen, Jawa Barat sebesar 8,17 persen, Maluku 7,27 persen, Kepulauan Riau 7,12 persen dan Sulawesi Utara 6,86 persen.

“Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Bali sebesar 1,37 persen,” jelas Suhariyanto. (mdc/lps)

 

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: