Connect with us

Pemprov Sulut

Diduga Terjadi Salah Bayar Pembebasan Lahan Ringroad 3

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Kadis Kimpraswil JE Kenap ketika meninjau lokasi jalan ringroad 3 beberapa saat lalu.

PEMBEBASAN lahan terkait proyek jalan ringroad 3 yang menghubungkan Winangun sampai Kalasey, memunculkan permasalah baru. Salah satu permasalahan adalah adanya dugaan terjadi kesalahan pembayaran (ganti rugi) atas sebuah lahan bernilai Rp6 Miliar.

Pembebasan tanah yang berada di wilayah Winangun tersebut telah dibayarkan menggunakan dana APBD terhadap pemilik Ny Pioh, Maret 2018 lalu. Namun belakangan, informasi sumber yang dipercaya, ada klaim bahwa tanah itu milik Conny Rumondor yang telah mengajukan dokumen sahih atas kepemilikan tanah yang dibebaskan tersebut.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Sulut, JE Kenap ketika dikonfirmasi mengakui adanya klaim dari Conny Rumondor, beberapa bulan setelah pihaknya melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut kepada Ny Pioh. Namun Kenap menegaskan, hal itu bukan berarti terjadi kesalahan pembayaran.

“Kami pada prinsipnya tidak melakukan kesalahan pembayaran, karena itu dibayarkan setelah melalui proses dan ketentuan yang ada,” katanya seraya mengatakan, sebelum dibayarkan tanah tersebut melalui proses admnistrasi dan rekomendasi pihak terkait termasuk BPN, termasuk keterangan pemerintahan setempat dalam hal ini lurah dan kepala desa. “Itu sesuai data dan rekom dari pihat berwenang.”

Ketika ditanyai bagaimana jika yang benar bahwa pemilik sah adalah pihak lain, Kenap mengatakan hal itu nantinya akan ada proses pembuktian. “Soal apakah itu salah bayar terkait pelaporan yang ada, kita akan lihat pada pembuktian sebentar. Yang pasti kami telah mengikuti proses sesuai ketentuan sebelum dibayarkan. Jadi jika sudah sesuai prosedur yang masuk ke kami, tentu kami bayarkan,” ungkapnya seraya menambahkan, waktu pembayaran pihaknya melihat bahwa surat-surat lengkap dan pemilik yang dibayarkan tinggal di lahan tersebut.

Sementara soal jumlah pembayaran yang sempat disebut tidak mencapai Rp6 Miliar, Kenap membantahnya. Ditegaskan, bahwa pembayaran atas lahan sesuai ketentuan, baik jumlah dan prosedurnya. “Soal isu hanya dibayarkan Rp3 Miliar dari Rp6 Miliar, tidak betul itu. Semuanya terang benderang,” tukasnya.

Sedangkan terkait jumlah anggaran yang telah digunakan untuk pembebasan lahan ringroad 3 yang mencakup ruas jalan Kalasey-Sea dan ruas Winangun-Sea, anggaran yang terserap telah mencapai RpRp135 Miliar. Namun jumlah yang diplot dari dana APBD itu belum cukup. “Dalam APBD perubahan kami menganggarkan dana tambahan Rp40 miliar untuk pembebasan lahan tersebut.”

Sejauh ini, aku Kenap, untuk pembebasan lahan ruas Kalasey-Sea sudah tuntas 90 persen. Sedangkan jalur Sea-Winangun baru tuntas 30 persen. Setelah pembebasan lahan dituntaskan, nantinya untuk proyek pembuatan jalan ringroad 3 sejauh 10 kilometer itu akan menelan anggaran ratusan miliar rupiah dari dana APBN. Namun proyek ini belum akan jalan jika pembebasan lahan belum dituntaskan. (ts/*)

Trending

Copyright © 2017 PT. Tren Sulut Media Cemerlang l By. MIT

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: