Connect with us

Daerah

Minta Fee Proyek, Wabup Gorontalo Dicopot Mendagri

Fadli Hasan (kanan)

JABATAN Fadli Hasan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dicopot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Fadli Hasan ditengarai tersangkut kasus suap, dimana ia meminta sejumlah fee proyek yang ada di daerah tersebut.

Pencopotan Fadli Hasan tertuang dalam SK Pemberhentian bernomor 132.75 409 Tahun 2018. Keluarnya SK pemberhentian itu menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya menerima usulan dari DPRD Kabupaten Gorontalo untuk memberhentikan Fadli Hasan sebagai wakil bupati karena melanggar sumpah/janji jabatan dan melakukan perbuatan tercela.

“Surat keputusan pemberhentian sudah kami terima dan telah kami teruskan ke Bupati Gorontalo,” Gubernur Gorontalo ucap Rusli Habibie di rumah dinasnya Jumat malam 16 Maret 2018 lalu.
Diakuinya, SK itu sudah diproses oleh Mendagri selama 3 bulan terakhir. Terhitung sejak pemprov Gorontalo menerima surat dari DPRD kabupaten Gorontalo di mana MA mengabulkan usulan untuk memberhentikan Fadli Hasan dari jabatannya.

“Malam ini sudah terealisasi terlaksana, dengan disaksikan oleh Forkopimda baik dari pemprov dan kabupaten Gorontalo,” tambahnya seperti dilansir liputan6.com.

Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo secara pribadi menyatakan kesedihannya atas keputusan pemberhentian itu. Apalagi selama dua tahun terakhir Fadli Hasan telah menemaninya menjalankan roda pemerintahan.

“Itu sudah diberikan kepastian melalui surat dari Kemendagri,” ujarnya. Nelson mengakui sudah mendapat instruksi dari Gubernur Gorontalo untuk memproses SK pemberhentian Fadli Hasan, termasuk mencari penggantinya.

“Untuk penggantinya, kami segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan DPRD dan mungkin juga KPU,” ujarnya. (lp6/sbr)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Reses Lineke Kotambunan Banjir Aspirasi

Manado – Lineke Kotambunan selaku Wakil Ketua Komisi C bidang pembangunan DPRD Kota Manado,menggelar reses di Kelurahan Paldua lingkungan 7 Kecamatan Paldua, Jumat (7/12/18).

Kegiatan ke tiga di Tahun 2018 yang dilaksanakan Kotambunan itu, tampak masyarakat antusias untuk menyampaikan keluhan mereka demi terwujudnya kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

Kotambunan didampingi perwakilan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Ivone Mewengkang, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Vecky Walandouw secara bergantian menanggapi aspirasi dari sejumlah warga.

Disela-sela kegiatan, warga mengeluhkan perlunya pemerataan pembangunan seperti perbaikan jalan dan saluran drainase. Masyarakat meminta pemerintah dapat memperhatikan kondisi infrastruktut di lingkungan 7 dan sekitarnya.

“Karena saya duduk di Komisi C, Dinas PUPR dan Dinas Perkim merupakan mitra kerja saya. Seperti yang bisa dilihat, sudah ada beberapa perbaikan jalan. Memang belum secara keseluruhan. Tapi nantinya akan saya perjuangkan aspirasi maayarakat disini, karena itu adalah tugas saya sebagai anggota dewan,” kata Lineke.

Ditambahkan Walandouw, aspirasi yang disampaikan warga pada reses tersebut akan menjadi catatan penting bagi pemerintah kota, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Manado dalam penyusunan program pembangunan.

“Tapi tentunya ada prosedurnya. Akan dikaji dulu baru bisa direalisasikan secara bertahap. Karena setiap kebutuhan masyarakat perlu melalui mekanisme dan pengkajian,” ujar Walandouw.

Warga lainnya mengeluhkan ketidak-nyaman yang disebabkan kebisingan dari sound sistem. Warga berharap pemerintah bisa memperhatikan persoalan itu.

“Mau ada acara atau tidak, musik yang diputar warga disini menggangu warga lainnya. Saya berharap pemerintah turun tangan,” ungkap warga.

Kotambunan pun meminta pemerintah setempat bisa menjamin kenyamanan dari setiap masyarakat. Perlu ada langkah persuasif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi situasi seperti itu.

“Pala dan Lurah hingga Camat memperhatikan keluhan warga itu. Perlu ada ijin dan diberi batas waktu bila ada acara. Supaya kenyaman masyarakat bisa terjaga. Saat ini juga kami sedang menyusun Perda ketertiban umum. Dalam Perda itu diatur sedang diatur peraturan yang menjamin kenyamanan masyarakat,” imbau srikandi Partai Gerindra itu. (lly)

Continue Reading

Daerah

Serap Aspirasi Lewat Reses, Kalonio Didesak Soal Pelayanan BPJS

Manado – Anggota DPRD Kota Manado Michael Kalonio menyerap aspirasi warga Malalayang Satu lingkungan VIII Kamis (07/12/2018.

Didampingi Dinas Kesehatan, dinas pendidikan serta sejumlah Camat dan Lurah, Kalonio menjelaskan fungsi dari kegiatan tersebut.

Aspirasi dari warga terkait dengan pelayanan BPJS, drainase, penerangan lampu jalan hingga infrastruktur fasilitas umum.

Kalonio dalam menjawab aspirasi menyatakan, perlu ada proses yang bertahap untuk realisasi keluhan dan permintaan warga. Menurutnya, sebagai mediator pemerintahan, dirinya akan terus mengawal aspirasi masyarakat.

“Aspirasi yang masuk sudah dicatat, dan akan dikawal hingga tahap realisasi. Namun perlu proses, karena ada yang namanya skala prioritas,” ujar Kalonio.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa, sudah menjadi hal wajib bagi setiap wakil rakyat dalam hal mengawal aspirasi.

“Saya di komisi A DPRD Manado tentu tidak bekerja sendiri, jadi harus ada konsultasi bersama pimpinan, tapi pasti akan diperhatikan,” tambah Politisi Demokrat itu.

Terkait dengan pelayanan BPJS, Kalonio mengaku banyak keluhan yang masuk dikomisi.

“Memang banyak keluhan soal pelayanan di Rumah Sakit, apalagi soal pasien BPJS. Saya berharap ada tindaklanjut dari dinas kesehatan,” imbaunya.

Kalonio sendiri meminta pemerintah kecamatan untuk lebih pro aktif dalam hal prokamling, untuk menekan angka kejahatan dilingkungan VIII. “Prokamling harus lebih ditingkatkan lagi, kalau perlu tambah jam penjagaan setiap petugas, agar supaya warga lebih merasa aman beraktifitas,” tegas Kalonio menutup. (rollysondakh)

Continue Reading

Daerah

Richard Sualang Berbagi Kasih Di Kegiatan Reses Anggota DPRD Manado

Manado – Wakil Ketua DPRD kota Manado dr Richard H Sualang menggelar masa reses III di Dearah Pemilihan Sario-Malalayang Kamis (06/12/2018), yang sebelumnya membuka sejumlah kegiatan reses di beberapa kelurahan.

Bertempat di Kelurahan Malalayang I Timur lingkungan 4 Kecamatan Malalayang, reses yanh dilaksanakan ketua DPC PDIP Kota Manado dibanjiri warga dari berbagai kelurahan.

Dijelaskan Sualang, reses merupakan agenda yang penting bagi setiap anggota dewan untuk turun menemui masyarakat, sekaligus menjemput aspirasi warga yang memerlukan perhatian pemerintah.

“Reses merupakan agenda dewan diluar masa sidang. Setiap tahunnya, tiga kali dilaksanakam reses. Mengapa saya menggelar reses di kelurahan ini, itu karena memenuhi undangan dari warga beberapa waktu lalu,” kata Sualang dalam sambutannya.

Disela-sela reses, sejumlah warga secara bergantian mengeluhkan beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak diantaranya pemerintah kota.

Aspirasi yang dikemukakan warga diantaranya, masalah retribusi air bersih yang dinilai terlalu mahal tapi tidak sesuai dengan pelayanan yang diterima warga, butuh perbaikan jalan di sejumlah tempat, dibutuhkan penerangan lampu jalan, peningkatan keamanan serta sejumlah keluhan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menjawab keluh kesah warga, Sualang pun menyatakan secara tegas bahwa, dirinya mengkoordinasikan dan memperjuangkan aspirasi warga agar menjadi perhatian pemerintah.

“Soal retribusi air bersih, kalau tidak ada payung hukum, itu pungli. Saya akan mempertanyakan soal itu. Terkait aspirasi lainnya, akan saya koordinasikan dengan pihak terkait,” ujar Sualang. (lly)

Continue Reading

Daerah

Banjir Aspirasi Saat Reses, Mantali Janji ke Tahap Realisasi

Manado – Anggota DPRD Kota Manado, Fanny Mantali melaksanakan reses kali ketiganya di Tahun 2018, berlokasi di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil, Kamis (6/12/18).

Reses yang dihadiri ratusan warga itu, Mantali menuai permintaan warga terkait perlu dilakukannya antisipasi atas penyebaran penyakit Malaria dan Demam Berdarah (DBD) yang menimbulkan keresahan warga.

“Kami berharap bapak Fanny bisa meminta pemerintah untuk segera melakukan fogging di setiap kelurahan. Kami khawatir dengan ancaman penyakit Malaria dan DBD,” pinta sejumlah warga.

Masyarakat pun berharap, pemerintah segera menindaklanjuti permintaan itu untuk menghindari adanya warga yang terserang Malaria dan DBD.

Mantali sendiri secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk segera menyapaikan permintaan warga terkait aksi antisipasi berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit Malaria dan DBD di Kecamatan Singkil.

“Saya akan berkoordinasin dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas supaya mereka bisa segera menindaklanjuti aspirasi warga ini. Memang sekarang sudah musim penghujan. Ancaman Malaria dan DBD perlu diantisipasi,” ujar Mantali.

Terkait aspirasi infrastruktur yang dikeluhkan warga pada reses-reses sebelumnya, Mantali mengaku, khususnya di Kelurahan Ternate Tanjung sudah berhasil diperjuangkannya melalui APBD 2018.

“Kalau infrastruktur yang diminta warga waktu reses lalu, sudah secara bertahap direalisasikan pemerintah. Yang menjadi keluhan utama masyarakat pada reses ini hanya soal antisipasi Malaria dan DBD saja,” ujar politisi Gerindra usai reses berlangsung. (lly)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: