Connect with us

Daerah

Dinonaktifkan, SWM Bersama Massa “Duduki” Kantor Pemkab Talaud

DINONAKTIFKAN sebagai Bupati Talaud karena melanggar peraturan, tidak membuat Sri Wahyuni Manalip (SWM) berdiam diri. Senin (15 Januari 2018), SWM tetap menuju ke Kantor Bupati bersama massa. Akibatnya aktivitas pemerintahan Talaud sempat lumpuh saat itu.

Saat berada di Kantor Bupati, SWM naik di atas meja dan melakukan ‘orasi’ ke massa. Seperti diketahui, SMW mengaku penonaktifan itu merupakan tindakan kriminalisasi. Dia berkelit, dirinya berangkat ke AS juga untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

“Saya ke AS juga bukan dalam rangka jalan-jalan. Tapi bagaimana saya mengikuti program yang disiapkan oleh daerah kepulauan, terutama mengenai ekonomi kemaritiman,” kata Sri ketika diwawancarai Metro TV.
“Kalau saya lihat, posisi saya sekarang ini, saya merasa saya ini dikriminalisasi,” ucap SWM.

SWM juga menyesalkan sikap Gubernur Olly Dondokambey (OD). Padahal dia ikut berperan memperjuangkan kemenangan Olly sebagai gubernur. “Saya dulu memperjuangkan ya, saya kader PDI Perjuangan. Dan memperjuangkan Gubernur Sulawesi Utara OD (Olly Dondokambey) dengan persentase suara tertinggi dari 15 kabupaten/kota se-Sulut dengan persentase 74 persen suara. Cuma begitulah, kadang kala, politik sering melupakan perjuangan besar. Dan mudah-mudahan ini tak terjadi di bupati lain,” ungkap Sri.

Menanggapi pernyataan SWM, OD menegaskan bahwa penonaktifan SWM tidfak terkait masalah politik. OD pun mempersilakan SMW menempuh jalur hukum jika merasa dizolimi atau dikriminalisasi. “Silakan saja. Jadi begini, seorang pejabat negeri diambil sumpah jabatan dan ada undang-undang yang mengatur. Kok dizolimi?.”

Terkait kasus Bupati Talaud SWM, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan agar para kepala daerah taat aturan. “Semua kepala daerah harusnya tahu aturan. Menyangkut izin kok. Yang lain izin kok. Minimal telepon dulu,” ucap Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/01/2018). “Kalau dia sakit mendadak urus suratnya atau sekretaris daerah-nya yang ngurus,” ucap Tjahjo.

Seperti diketahui, SWM sewaktu menjabat Bupati Talaud berangkat ke AS tanpa izin mendagri.
Kepergian Sri ke AS merupakan undangan perseorangan sebagai peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) dan bukan kelembagaan.

Sementara jalannya pemerintahan di Kabupaten Talaud saat ini dipegang oleh Petrus Simon Tuange yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati. Tuange diberikan tugas lewat SK Kemendagri untuk melaksanakan tugas-tugas bupati selama 3 bulan ke depan. (sbr/ts*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: