Connect with us

Bisnis

Pasaribu: Sulut Harus Industrialisasi Kelapa

Sejalan dengan Road Map Industrialisasi Indonesia 2016-2045

Published

on

Anggota KEIN RI, Benny Pasaribu (kiri) rapat bersama jajaran pejabat Pemprov Sulut.

PERMASALAHAN harga kopra di Sulut mendapat perhatian serius Presiden Jokowi. Hal itu ditandai dengan kunjungan langsung anggota Tim Komite  Ekonomi dan Industrialisasi (KEIN) Presiden Jokowi, Benny Pasaribu di Manado, Kamis (06/12/2018).

Mantan Ketua Banggar DPR RI dan alumnus master dan doktoral pertanian universitas di Canada dan Amerika ini, turun langsung ke pasar tradisional Manado dan menemui pihak Pemprov Sulut yang diwakili Kadis Perkebunan dan instansi teknis lainnya.

Dalam pertemuan di ruangan asisten 1 tersebut, Pasaribu mengatakan Sulawesi Utara (Sulut) harus membangkitkan industrialisasi kelapa sebagai produk unggulan dan melibatkan sumberdaya manusia terbanyak. Termasuk produk unggulan lainnya seperti cengkih dan pala.

Pasalnya, sesuai “road map” industrialisasi nasional sampai 2045, Indonesia memprioritaskan pada empat sektor. Yakni pertanian, maritim, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dan setiap daerah, kata Pasaribu, harus memprioritaskan industrialisasi pada produk sumberdaya alam unggulannya, dimana Sulut selaku daerah “Nyiur Melambai” harus fokus pada kelapa yang melibatkan 194.000 petani dan masyarakat saat ini.

“Jangan apa saja yang diusulkan iya-iya saja dan tidak fokus. Setiap tahun APBD habis begitu saja, dan manfaatnya apa?,” kata lulusan S1 IPB Bogor ini.

Katanya, jangan ibarat bermain bola, sudah capek nendang-nendang, tapi tak kunjung menciptakan gol. Hal ini terjadi karena tidak fokus dalam industrialisasi.

Menurutnya, prioritas industrialisasi itu simpel saja. Yakni dipilih berdasarkan 2 kriteria. “Apa produk (sda) unggulan dan melibatkan sumberdaya manusia terbanyak di daerah. Kalau di Sulut, kelapa kan? Bukan padi?,” tegasnya.

Terkait produk unggulan Sulut seperti kelapa, mantan deputi Menteri BUMN ini kemudian menanyakan bagaimana kontribusi dan perhatian Pemprov Sulut lewat APBD untuk mengadvokasi petani.

Menjawab hal ini, Kadis Perkebunan Sulut, Refly Ngantung mengatakan, APBD yang berpihak pada petani kelapa di Sulut tahun 2017 Rp12 miliar. Namun pada tahun 2018, malah turun. “Sekitar 11 Miliar untuk tahun 2018,” kata kadis.

Dalam kesempatan itu, disarankan agar produk kelapa Sulut diintegrasikan dengan sektor lainnya, seperti halnya pariwisata. Dengan pengolahan berbagai produk turunan “tree of life” tersebut dan dipackaging secara baik, maka harga kelapa Sulut bisa memenuhi permintaan market pariwisata dengan boomingnya turis Cina ke Manado. “Dengan begitu, kita tidak tergantung dengan harga di Roterdam,” tandas Ketua Relawan Doa untuk Jokowi-Amin (Dojo Amin) ini.

Pasaribu sendiri dalam KEIN merupakan Koordinator Pokja Pangan Industrialisasi Pertanian dan Kehutanan. KEIN ditugaskan presiden untuk menyusun road map industrialisasi nasional hingga 2045 mendatang. Dan KEIN dalam berbagai tugasnya melapor langsung kepada Presiden Jokowi. (fp/ts)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Trending

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: