Connect with us

Berita Utama

Wakil Ketua MPR: Ada Wacana Jabatan Presiden Bisa 3 Periode

Published

on

TERKAIT  pembahasan amandemen UUD 1945, ada wacana penambahan masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode atau total 15 tahun. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI,  Arsul Sani.

“Kalau dulu [ketentuannya] ‘dapat dipilih kembali’ itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan. Kalau [wacana] ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian  ada yang diusulkan menjadi tiga kali. Ya itu kan baru sebuah wacana ya,” ungkapnya, Kamis (21/11/2019).

Selain itu juga, ada usulan lain bahwa masa jabatan presiden diubah hanya bisa dijabat satu periode saja, namun memiliki durasi selama delapan tahun. Alasannya, lanjut dia, masa jabatan presiden selama delapan tahun itu akan membuat presiden-wakil presiden mampu dengan mudah mengimplementasikan pelbagai programnya dengan lebih baik.

“Dan itu juga punya logical thinking-nya kan. Karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa meng-exercise, mengeksekusi programnya dengan baik,” tambah Arsul dilansir cnn Indonesia.

Meski demikian, Politikus PPP itu menyatakan MPR masih menghimpun pelbagai masukan terkait amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, ia mengatakan segala usulan tidak usah disikapi secara berlebihan, karena harus masuk dalam proses kajian yang sangat matang nantinya.

“Kan kemudian muncul tidak terbatas hanya terkait dengan soal haluan negara saja, ya enggak apa-apa lah. Ada juga yang usul bahwa kembali saja ke UUD 1945 yang asli, ya gapapa lah. Kita kaji semuanya,” katanya.

Aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Merujuk Pasal tersebut, baik presiden dan wakil presiden maksimal bisa menjabat paling lama dua periode atau sepuluh tahun. (cnn/sb)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: